Desmond Minta Maaf ke PDIP atas Pernyataannya Terkait Sukarno

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 11 November 2022
Desmond Minta Maaf ke PDIP atas Pernyataannya Terkait Sukarno

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa. (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah kader dan simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) menggeruduk Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa saat makan siang di sela kunjungan kerja di Purworejo, Jawa Tengah.

Mereka tak terima atas pernyataan Desmond yang menyebut permintaan PDIP agar negara meminta maaf kepada Presiden pertama RI Sukarno mengada-ada dan muncul atas kemauan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Saat menggeruduk Desmond, para kader dan simpatisan PDIP mendesak Desmond untuk meminta maaf. Politikus Partai Gerindra itu akhirnya meminta maaf kepada keluarga besar partai berlogo banteng moncong putih.

Baca Juga:

Bersyukur M Taufik Keluar dari Gerindra, Desmond: Dia Tidak Ada Prestasinya

"Saya meminta maaf atas tidak berkenannya atas statement saya, yang sepenuhnya bukan statement saya," kata Desmond dalam video yang diterima awak media, Jumat (11/11).

Desmond mengklaim, pernyataannya salah ditafsirkan oleh media. Ia pun meminta maaf apabila pernyataannya membuat keluarga besar PDIP kecewa.

"Itu adalah output dari tulisan wartawan. Maka kesalahan-kesalahan yang membuat keluarga besar PDIP kecewa, saya memohon maaf," ujarnya.

Baca Juga:

Desmond Klaim M Taufik Tidak Berguna di Gerindra

Desmond sebelumnya mengatakan bahwa permintaan PDIP agar negara meminta maaf kepada Presiden Sukarno buntut TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 terlalu mengada-ada.

Permintaan itu, menurut Desmond, muncul karena pemerintah saat ini merupakan bagian dari keluarga Sukarno. Pasalnya, kata dia, Jokowi merupakan petugas partai yang dipimpin putri Presiden pertama RI tersebut. (Pon)

Baca Juga:

Desmond Gerindra Usir Ketua Komnas Perempuan

# Desmond J. Mahesa #Sukarno #PDIP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan