Desakan Munaslub Golkar Semakin Menguat

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 24 Januari 2022
Desakan Munaslub Golkar Semakin Menguat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua dari kanan). (ANTARA/Hanif Nashrullah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dinilai tidak merealisasikan visi misi yang diamanatkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta pada 2017. Desakan untuk kembali menggelar Munaslub pun muncul dari daerah, salah satunya Tolitoli, Sulawesi Tengah.

"Suara Golkar, Suara Rakyat" dimunculkan beberapa tahun lalu. Ia diaktualisasikan dalam visi terwujudnya masyarakat bersatu, berdaulat, modern, damai, sejahtera, adil makmur, beriman dan berakhlak, serta berkesadaran hukum. Lalu, diwujudkan melalui misi pembangunan yang berkeadilan, pemerintahan yang baik dan efektif, berwibawa, demokratis, dan bersih dari KKN.

Baca Juga

Modal Golkar Jadikan Airlangga Capres 2024

"Namun, suara rakyat dan perintah visi misi Golkar yang dipanggulkan di pundak Airlangga itu ternyata hanya fatamorgana, retorika belaka," kata Ketua Golkar Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Kasir Munding, dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/1).

"Padahal, publik menunggu kebijakan dan manuver radikal, paling tidak tampakkan bahwa era kepemimpinan hasil Munaslub 2017 itu beda dengan pendahulunya,” tegasnya.

Dia menyatakan demikian karena Partai Golkar selalu meraih capaian yang menggembirakan dalam beberapa pemilihan umum (pemilu), sebagai buah atas kepekaan pada segala masalah masyarakat. Namun, citra Golkar belakangan ini dinilainya terus menurun di tangan Airlangga Hartarto.

"Golkar tidak lagi aspiratif, sejumlah kebijakan kerap keluar dari cita-cita, tak terkecuali pemberantasan tabiat KKN, lantaran terjerumus dalam kerja-kerja oligarki asing yang terbiarkan mengangkangi, mengeksploitasi, mengeruk kekayaan alam sebagai sumber kehidupan rakyat hingga ke pelosok desa," bebernya.

Baca Juga

Dana Iklan Politik Telan Rp 243 Miliar, Elektabilitas Airlangga Tetap Nyungsep

Kasir pun sependapat dengan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) yang menilai Airlangga mengkhianati Tujuh Janji Golkar Bersih. Ketujuh janji itu adalah bersih KKN dan kasus hukum lainnya serta bersih dari konflik internal yang berlarut-larut.

"Menyaksikan realitas ini, kapasitas saya sebagai pimpinan Kecamatan Dondo sangat risau dengan elektabilitas Golkar dan kepemimpinan Ketum Airlangga yang hari ini terjun bahkan semakin memburuk," ujarnya.

“Oleh karena itu, demi keselamatan bangsa, khususnya Kabupaten Tolitoli, saya berharap, Golkar Tolitoli segera mendorong Munaslub guna kembalikan suara rakyat dari belenggu oligarki itu,” sambungnya.

Menurut dia, Munaslub diperlukan untuk mencari figur ketua umum baru yang dapat mengembalikan marwah dan citra Partai Golkar.

"Pada dua tahun terakhir, citra 'bau' Golkar tidak ada penyembuhan, malah eksistensinya tambah rusak. Belum lagi partai ini masih distigmakan sebagai partai korup karena terindikasi dikendalikan para oligarki yang memanfaatkan legitimasi partai bagi 'syahwat pundi' mereka bukan untuk kesejahteraan masyarakat seperti diamanatkan visi misi Golkar," tutup Kasir. (Pon)

Baca Juga

Golkar Cari Pasangan Airlangga Dongkrak Elektabilitas

#Partai Golkar #DPP Partai Golkar #Munaslub Partai Golkar #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Indonesia
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Airlangga Hartarto menyebut industri tekstil bukan sunset industry. Sektor TPT menyumbang 0,97% PDB, menyerap 4 juta tenaga kerja dan ekspor US$12 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Indonesia
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Rencana pemerintah untuk membagikan saldo awal gratis dalam program pembukaan rekening bank massal bagi masyarakat Indonesia mendadak jadi perbincangan hangat.
Wisnu Cipto - Kamis, 10 September 2026
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Indonesia
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Rencana pembukaan rekening, akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan kebijakan ini dapat dimulai sebelum akhir 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Indonesia
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi penting agar peningkatan kapasitas SDM berjalan seiring dengan transformasi industri.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Indonesia
Begini Cara Pemerintah Tangani Korban Gempa NTT dan Karhutla di Kalimantan
Pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan di wilayah Kalimantan, sekaligus menambah sumber air melalui pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 Agustus 2026
Begini Cara Pemerintah Tangani Korban Gempa NTT dan Karhutla di Kalimantan
Bagikan