Desakan Munaslub Golkar Semakin Menguat

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 24 Januari 2022
Desakan Munaslub Golkar Semakin Menguat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua dari kanan). (ANTARA/Hanif Nashrullah)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dinilai tidak merealisasikan visi misi yang diamanatkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta pada 2017. Desakan untuk kembali menggelar Munaslub pun muncul dari daerah, salah satunya Tolitoli, Sulawesi Tengah.

"Suara Golkar, Suara Rakyat" dimunculkan beberapa tahun lalu. Ia diaktualisasikan dalam visi terwujudnya masyarakat bersatu, berdaulat, modern, damai, sejahtera, adil makmur, beriman dan berakhlak, serta berkesadaran hukum. Lalu, diwujudkan melalui misi pembangunan yang berkeadilan, pemerintahan yang baik dan efektif, berwibawa, demokratis, dan bersih dari KKN.

Baca Juga

Modal Golkar Jadikan Airlangga Capres 2024

"Namun, suara rakyat dan perintah visi misi Golkar yang dipanggulkan di pundak Airlangga itu ternyata hanya fatamorgana, retorika belaka," kata Ketua Golkar Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Kasir Munding, dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/1).

"Padahal, publik menunggu kebijakan dan manuver radikal, paling tidak tampakkan bahwa era kepemimpinan hasil Munaslub 2017 itu beda dengan pendahulunya,” tegasnya.

Dia menyatakan demikian karena Partai Golkar selalu meraih capaian yang menggembirakan dalam beberapa pemilihan umum (pemilu), sebagai buah atas kepekaan pada segala masalah masyarakat. Namun, citra Golkar belakangan ini dinilainya terus menurun di tangan Airlangga Hartarto.

"Golkar tidak lagi aspiratif, sejumlah kebijakan kerap keluar dari cita-cita, tak terkecuali pemberantasan tabiat KKN, lantaran terjerumus dalam kerja-kerja oligarki asing yang terbiarkan mengangkangi, mengeksploitasi, mengeruk kekayaan alam sebagai sumber kehidupan rakyat hingga ke pelosok desa," bebernya.

Baca Juga

Dana Iklan Politik Telan Rp 243 Miliar, Elektabilitas Airlangga Tetap Nyungsep

Kasir pun sependapat dengan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) yang menilai Airlangga mengkhianati Tujuh Janji Golkar Bersih. Ketujuh janji itu adalah bersih KKN dan kasus hukum lainnya serta bersih dari konflik internal yang berlarut-larut.

"Menyaksikan realitas ini, kapasitas saya sebagai pimpinan Kecamatan Dondo sangat risau dengan elektabilitas Golkar dan kepemimpinan Ketum Airlangga yang hari ini terjun bahkan semakin memburuk," ujarnya.

“Oleh karena itu, demi keselamatan bangsa, khususnya Kabupaten Tolitoli, saya berharap, Golkar Tolitoli segera mendorong Munaslub guna kembalikan suara rakyat dari belenggu oligarki itu,” sambungnya.

Menurut dia, Munaslub diperlukan untuk mencari figur ketua umum baru yang dapat mengembalikan marwah dan citra Partai Golkar.

"Pada dua tahun terakhir, citra 'bau' Golkar tidak ada penyembuhan, malah eksistensinya tambah rusak. Belum lagi partai ini masih distigmakan sebagai partai korup karena terindikasi dikendalikan para oligarki yang memanfaatkan legitimasi partai bagi 'syahwat pundi' mereka bukan untuk kesejahteraan masyarakat seperti diamanatkan visi misi Golkar," tutup Kasir. (Pon)

Baca Juga

Golkar Cari Pasangan Airlangga Dongkrak Elektabilitas

#Partai Golkar #DPP Partai Golkar #Munaslub Partai Golkar #Airlangga Hartarto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Indonesia
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Ekonomi Indonesia diklaim berada di jalur yang benar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia meminta pengusaha dan investor tidak panik.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Setelah 14 tahun berkarir di dunia bisnis, ia pun tertarik memasuki dunia politik
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP
Indonesia
Istana Ogah Dikaitkan Dengan Dinamika dan Isu Munaslub Partai Golkar
Prasetyo meminta agar kebenaran dari isu tersebut ditanyakan langsung kepada pimpinan dan kader Partai Golkar.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Agustus 2025
Istana Ogah Dikaitkan Dengan Dinamika dan Isu Munaslub Partai Golkar
Bagikan