Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Desakan Munaslub Golkar Semakin Menguat

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 24 Januari 2022
Desakan Munaslub Golkar Semakin Menguat

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua dari kanan). (ANTARA/Hanif Nashrullah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dinilai tidak merealisasikan visi misi yang diamanatkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta pada 2017. Desakan untuk kembali menggelar Munaslub pun muncul dari daerah, salah satunya Tolitoli, Sulawesi Tengah.

"Suara Golkar, Suara Rakyat" dimunculkan beberapa tahun lalu. Ia diaktualisasikan dalam visi terwujudnya masyarakat bersatu, berdaulat, modern, damai, sejahtera, adil makmur, beriman dan berakhlak, serta berkesadaran hukum. Lalu, diwujudkan melalui misi pembangunan yang berkeadilan, pemerintahan yang baik dan efektif, berwibawa, demokratis, dan bersih dari KKN.

Baca Juga

Modal Golkar Jadikan Airlangga Capres 2024

"Namun, suara rakyat dan perintah visi misi Golkar yang dipanggulkan di pundak Airlangga itu ternyata hanya fatamorgana, retorika belaka," kata Ketua Golkar Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Kasir Munding, dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/1).

"Padahal, publik menunggu kebijakan dan manuver radikal, paling tidak tampakkan bahwa era kepemimpinan hasil Munaslub 2017 itu beda dengan pendahulunya,” tegasnya.

Dia menyatakan demikian karena Partai Golkar selalu meraih capaian yang menggembirakan dalam beberapa pemilihan umum (pemilu), sebagai buah atas kepekaan pada segala masalah masyarakat. Namun, citra Golkar belakangan ini dinilainya terus menurun di tangan Airlangga Hartarto.

"Golkar tidak lagi aspiratif, sejumlah kebijakan kerap keluar dari cita-cita, tak terkecuali pemberantasan tabiat KKN, lantaran terjerumus dalam kerja-kerja oligarki asing yang terbiarkan mengangkangi, mengeksploitasi, mengeruk kekayaan alam sebagai sumber kehidupan rakyat hingga ke pelosok desa," bebernya.

Baca Juga

Dana Iklan Politik Telan Rp 243 Miliar, Elektabilitas Airlangga Tetap Nyungsep

Kasir pun sependapat dengan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) yang menilai Airlangga mengkhianati Tujuh Janji Golkar Bersih. Ketujuh janji itu adalah bersih KKN dan kasus hukum lainnya serta bersih dari konflik internal yang berlarut-larut.

"Menyaksikan realitas ini, kapasitas saya sebagai pimpinan Kecamatan Dondo sangat risau dengan elektabilitas Golkar dan kepemimpinan Ketum Airlangga yang hari ini terjun bahkan semakin memburuk," ujarnya.

“Oleh karena itu, demi keselamatan bangsa, khususnya Kabupaten Tolitoli, saya berharap, Golkar Tolitoli segera mendorong Munaslub guna kembalikan suara rakyat dari belenggu oligarki itu,” sambungnya.

Menurut dia, Munaslub diperlukan untuk mencari figur ketua umum baru yang dapat mengembalikan marwah dan citra Partai Golkar.

"Pada dua tahun terakhir, citra 'bau' Golkar tidak ada penyembuhan, malah eksistensinya tambah rusak. Belum lagi partai ini masih distigmakan sebagai partai korup karena terindikasi dikendalikan para oligarki yang memanfaatkan legitimasi partai bagi 'syahwat pundi' mereka bukan untuk kesejahteraan masyarakat seperti diamanatkan visi misi Golkar," tutup Kasir. (Pon)

Baca Juga

Golkar Cari Pasangan Airlangga Dongkrak Elektabilitas

#Partai Golkar #DPP Partai Golkar #Munaslub Partai Golkar #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Juni 2026, terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Program mencakup diskon transportasi hingga bantuan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Bagikan