Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, disoroti partai pendukung yang pemerintah tidak kembali menerapkan PPKM. Alasannya, kondisi penularan COVID-19 semakin membaik setelah PPKM semakin dilonggarkan.
Saat diberlakukan PPKM Darurat yang levelnya lebih tinggi, angka penambahan kasus COVID-19 malah naik drastis. Bahkan hampir tiga kali lipat daripada sebelum PPKM yakni hingga 50 ribu kasus baru dengan kematian sekitar 1.400. Sedangkan sebelum PPKM jumlahnya 12 ribu dengan kematian 371 orang.
Baca Juga:
Jumlah Investor Pasar Modal di DIY Melonjak Selama PPKM Darurat
"Jadi untuk PPKM sementara tidak diperpanjang lagi karena rakyat sudah cukup menahan untuk tidak melakukan kegitan," kata Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan pers, Selasa (23/8).
Bambang kemudian mencontohkan, PPKM Darurat yang dimulai 3 Juli 2021 lalu ada penambahan kasus baru 27.913. Dan angka kematiannya 493. Padahal, harusnya saat PPKM Darurat, angka COVID-19 menurun. "Tapi kenyatannya bukan menurun, malah menaik," bebernya.
Lalu, pada 25 Juli 2021, kasus baru menjadi 38.679 dengan angka kematian tiga kali lipat, 1.266. Dan setelah PPKM dilonggarkan pada level 4, sampai 2 Agustus 2021, hasilnya sebut ia membaik, 22.404 dengan angka kematian 1.568.
Kemudian PPKM level berikutnya, pada 8 Agustus, malah terjadi menurun, yakni kasus barunya menjadi 17.384 dengan angka kematian 1.200.
"Ini berarti apa? Semakin levelnya diturunkan PPKM ini, maka kasus baru semakin menurun. Harusnya ini perlu dianalisa oleh pemerintah," ujar Bambang.
Lalu pada 22 Agustus terjadi penurunan menjadi 12.408 dan kematian menurun menjadi 1.030.Dan pada 22 Agustus ini, kondisinya sama persis pada pada 20 Juni, yakni sebesar 13.737 dan kematian 371 per hari.
Bambang menambahkan, penerapan PPKM dengan analisa yang tidak akurat mengakibatkan begitu banyak kematian.
"Tidak hanya kematian manusia, namun yang paling membuat rakyat kesulitan, adalah kematian ekonomi,"sebut Bambang.
Ia menegaskan, mengatasi penularan COVID-19 itu, sebaiknya pemerintah lebih menggerakkan secara maksimal 4,5 juta ASN dan TNI-Polri sosialisasikan serta mengawasi kegiatan masyarakat dalam penerapan prokes COVID-19.
"Termasuk tokoh agama dan masyarakat untuk bantu menggencarkan soal protokol kesehatan. Dan ini saya kira jauh lebih efektif daripada penerapan PPKM," katanya. (Knu)
Baca Juga:
Karanganyar Berstatus PPKM Level 4, Bupati Buka Tempat Wisata
