Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mengklarifikasi isu tentang PKI dan antek asing yang kerap menerpanya di hadapan peserta Kongres XX Tahun 2018 Wanita Katolik Indonesia (WKRI).
Dalam acara itu, Jokowi mengawali dengan mengungkapkan keprihatinannya, sekarang ini muncul isu-isu yang menurutnya tidak mencerdaskan rakyat, tidak mematangkan masyarakat dalam berdemokrasi.
“Ini bisa memecah kita, kalau kita nggak segera kembali kepada rel bahwa pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden itu akan ada terus setiap 5 tahun,” kata Jokowi, dalam acara di Kemayoran, kemarin, yang dirilis laman resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Rabu (31/10).
Kepala Negara menunjuk contoh isu yang menyebut dirinya simpatisan PKI. Padahal PKI dibubarkan tahun 1965-1966, saat dirinya masih berumur 4 tahun. Juga ada dalam media sosial gambar dirinya disamping Aidit, tokoh PKI yang sedang berpidato tahun 1955.
“Saya cek pidato tahun berapa sih? Tahun 1955, saya lahir saja belum, kok sudah ada di dekatnya ini,” ujar Jokowi, dengan nada bertanya.
“Saya heran kok gambarnya ya persis saya gitu, di dekatnya lagi kok persis. Aduh yang namanya media sosial ini memang nakal-nakal,” imbuh Kepala Negara.
Antek Asing
Isu lain yang dikembangkan melalui media sosial menuduh Jokowi sebagai antek asing. Menuduhnya langsung. Presiden justru mempertanyakan antek asing yang mana?
Presiden memberi contoh, misalnya Blok Mahakam yang dulunya dikelola oleh Perancis dan Jepang, sudah 100 persen diserahkan kepada Pertamina, sejak 2015. Lalu Blok Rokan, Chevron sudah 100 persen dimenangkan oleh Pertamina.
Freeport yang 40 tahun Indonesia hanya diberi 9,3 persen, Presiden memastikan 51 persen saham mayoritas sudah di tangan lewat negosiasi selama 4 tahun
“Kok enggak ada yang demo waktu kita dapat 100 persen (Blok Mahakam), dapat 51 persen (Freeport)? Demo mendukung gitu loh. Demo mendukung kok enggak ada. Kalau antek asing, antek asing ramainya kaya gitu,” sesal Jokowi.
Kekecewaan yang sama disampaikan Presiden terkait isu ada 10 juta tenaga kerja dari Tiongkok membanjiri Indonesia dan dipercaya publik.
Padahal, beber Jokowi, tenaga kerja asing yang ada di Indonesia paling 80.000-an semuanya. Yang dari Tiongkok itu kurang lebih 24.000. Sementara tenaga kerja Indonesia yang ada di Tiongkok, di China, itu malah 80.000 lebih.
Jokowi juga menunjukkan data TKA di Indonesia tidak sampai 1 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Uni Emirat Arab (UEA) 80 persen. Arab Saudi 33 persen, Brunei 32 persen, Singapura ada 24 persen, Malaysia 5 persen, sementara Indonesia 0,03 persen.
“Satu persen saja enggak ada kok diramaikan. Jutaan dari mana? Kalau kita ini kan gampang sekali. Tanya imigrasi sudah kelihatan,” tandas Kepala Negara. (*)
