Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Demokrat kembali mengingatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk menempuh cara-cara yang demokratis dan beradab dalam berpolitik.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta agar Moeldoko menghentikan semua ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga
Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf
Herzaky menyarankan, jika Moeldoko memiliki ambisi menjadi presiden lebih baik mendirikan partai politik sendiri seperti sejumlah jenderal TNI lainnya.
Seperti Edi Sudrajat yang mendirikan PKPI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendirikan Demokrat, Wiranto mendirikan Hanura, dan Prabowo Subianto yang mendirikan Gerindra.
"Jangan mengganggu partai orang lain," ujar dia di Jakarta, Minggu (3/10)
Polemik Partai Demokrat dimulai dari kelompok kongres luar biasa (KLB) pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Deli Serdang, Medan.
Selanjutnya, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) terkait gugatan surat penolakan Menkumham tertanggal 31 Maret 2021.
Kemudian, gugatan di PTUN oleh tiga orang mantan kader Demokrat terkait AD/ART 2020 dan SK Kepengurusan Ketum AHY.
Terakhir, pengajuan permohonan uji materiil terhadap dua SK Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diteken pada 18 Mei dan 27 Juli 2020.
SK Menkumham yang diteken Yasonna Laoly pada 18 Mei 2020 mengesahkan perubahan AD/ART Partai Demokrat, sementara SK pada 27 Juli mengesahkan perubahan daftar kepengurusan partai.
Uji materiil terhadap SK Menkumham itu didaftarkan oleh kuasa hukum pihak KLB, Muh Isnaini Widodo, pada 14 September 2021.
Permohonan itu terdaftar di Mahkamah Agung dalam berkas perkara No. 39/P/HUM/2021.
"Kami yakin, insyaallah, bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia, kami dapat memenangkan proses hukum ini," ujar Herzaky. (Knu)
Baca Juga
Gugatan Uji Materil AD/ART Dinilai Buka Jalan Baru Intervensi Partai Demokrat
