Adinda Nurrizki
Merahputih Politik- Sikap Partai Golkar yang menolak Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung terus menuai kritik banyak pihak, termasuk Partai Demokrat.
Politisi senior Demokrat, Saan Mustofa, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu keharusan dalam rangka meningkatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Demokrasi.
"Pilkada Langsung keharusan dan tak bisa ditawar. Bagi Demokrat hak politik rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung harus kita jaga dan pertahankan," kata Saan dalam diskusi di Pers Room DPR, Jakarta, Jumat (5/12).
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menambahkan jika Perppu diterima, hal itu akan menyelamatkan nilai-nilai demokrasi. Sementara itu, UU No. 22 tahun 2014 tentang Pilkada tidak langsung dinilai dapat mengancam hilangnya kedaulatan rakyat.
"Sudah tidak ada lagi karena disabotase segelintir elit di daerah," tambah Saan menegaskan.
Masih kata Saan, apakah Perppu akan diterima atau ditolak, hal itu sangat bergantung pada hitung-hitungan politis di Parlemen.
Saan menjelaskan, mengapa pada awal masa sidang DPR dan MPR partainya lebih memilih bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Hal itu lantaran ada tawar menawar politik. Demokrat bersedia bergabung dengan KMP dengan syarat harus mendukung Perppu Pilkada Langsung.
"Karena satu hal yang ditawarkan Demokrat soal syarat yang bisa dikembangkan bersama di DPR, tapi syarat ke KMP harus mendukung Peprpu dan itu ditandatangani bersama-sama. Kenapa tidak ke KIH? Karena secara otomatis KIH mendukung Pilkada langsung," demikian Saan.
