Demokrat Minta Sri Mulyani Mundur jika tak Mampu Bongkar Skandal di Kemenkeu
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. (MP/Ismail)
MerahPutih.com - Pergerakan uang mencurigakan di Kementerian Keuangan diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Bahkan Mahfud menyebut pergerakan uang di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai itu mencapai Rp 300 triliun.
Baca Juga
Sri Mulyani Tanggapi Pernyataan Adanya Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu
Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan Harahap angkat bicara merespons hal tersebut.
Ia menilai "borok" di Kementerian Keuangan semakin terkuak setelah mengusut harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo.
“Ini benar-benar mega skandal keuangan di Republik ini. Harus diusut tuntas. Apalagi Pak Mahfud sebut di media bahwa beliau punya datanya tertulis," kata Yan kepada wartawan, Jumat (10/3).
Baca Juga
Sri Mulyani Kedodoran Urus Kinerja Anak Buah karena Sibuk Ngurus Utang
Bahkan, kata Yan, mayoritas transaksi janggal tersebut diinformasikan berada di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.
"Dua direktorat yang sering menjadi sorotan publik,” ujarnya.
Menurut Yan, persoalan ini menjadi ujian bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Karena itu, ia berharap Sri Mulyani mampu membongkar skandal di kementeriannya.
“Ini semacam ujian untuk Menkeu Sri Mulyani untuk transparan ambil bagian dalam mengungkap skandal keuangan di Kementeriannya ini. Jika tak mampu mengungkap skandal ini, ia layak mundur,” pungkas Yan. (Pon)
Baca Juga
Menkeu Sri Mulyani Ungkap Pelaporan SPT hingga Februari Mencapai 40 Persen
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sidak ke Bandara IMIP Morowali Temukan 3,5 Kilogram Emas Tengah Tertimbun
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Menkeu Purbaya Ultimatum Bea Cukai, Dirjen Djaka: Kami Akan Lebih Baik
Pedagang Thrifting Minta Legalisasi, Menkeu Purbaya: Bukan Soal Bayar Pajak, Melainkan Kepatuhan Aturan
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Murka Terhadap Purbaya karena Ogah Lunasi Utang Kereta Cepat
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Sidak di Surabaya, Menkeu Purbaya Temukan Barang Impor Rp 100 Ribu Bernilai Rp 50 Juta
[HOAKS atau FAKTA] Luhut Kasih Peringatan Keras untuk Menkeu Purbaya: Jangan Sombong kalau Berbicara, Harus Tiru Jokowi!
[HOAKS atau FAKTA] : Kabar Gembira dari Menkeu Purbaya, Pemerintah akan Lunasi Utang Rakyat yang di Bawah Rp 5 Juta