Demokrat Minta Menkumham Taat UU Partai Saat Proses Administrasi Kubu Moeldoko

MerahPutih.com- Langkah Kementerian Hukum dan HAM, yang meminta kubu Kongres Luar Biasa (KLB) melengkapi dokumen sebelum disahkan, dinilai sudah tepat oleh Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono.

"Sudah sangat jelas mekanisme dan aturannyya," ujar Ketua bidang Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat (PD), Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Selasa (23/3).

Baca Juga:

Dipecat, Bekas Ketua DPC Partai Demokrat Halut Gugat AHY Rp5 Miliar

Ia menegaskan, jika ada kelompok yang mau mengajukan perubahan AD/ART, ataupun susunan kepengurusan Partai politik, tentunya patokan Kemenkumham adalah UU No 2 Tahun 2008 jo. UU no. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maupun Permenkumham No.34 Tahun 2017.

Zaky mengatakan, sejak dimintai melengkapi berkas dengan tenggat waktu yang dibatasi hanya 7 hari, tapi sampai dengan tenggat waktu itu berkasnya tidak dapat dilengkapi kubu KLB, maka sesuai dengan aturan, berarti permohonannya bakal ditolak.

"Tidak bakal diproses ke tahap selanjutnya oleh Kemenkumham," tandasnya.

Zaky mengaku, yakin Menkumham Yasonna Laoly bakal memutuskan perkara ini dengan objektif dan adil. Sampai dengan saat ini, berdasarkan SK Menkumham tahun 2020, AD/ART yang dipakai adalah AD/ART hasil Kongres V Tahun 2020.

"Sedangkan kepengurusan yang sah sampai dengan saat ini adalah kepengurusan pimpinan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat," ujarnya.

Herzaky menambahkan, dengan adanya dua kelompok yang mau mengajukan perubahan AD/ART ataupun susunan kepengurusan Parpol, sudah sangat jelas mekanisme dan aturannya.

Mulai dari UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU no. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maupun Permenkumham No.34 Tahun 2017. Aturan kelengkapan berkas juga ada batasan waktunya, yakni tujuh hari.

"Dengan begitu, jika dengan tenggat waktu tersebut berkas masih belum lengkap sesuai aturan, permintaannya harus ditolak," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta Partai Demokrat versi KLB untuk melengkapi berkas mereka soal permohonan pengesahan pengurusan. Kemenkumham belum bisa memverifikasi hasil KLB Deli Serdang karena ada sejumlah dokumen yang belum masuk tapi Yasonna tidak merinci berkas apa saja yang harus dilengkapi Demokrat versi KLB. (Knu)

Baca Juga:

Respons Anak Buah AHY Soal Sertifikat Aset Partai Demokrat Atas Nama Pribadi