Luhung Sapto
Partai Demokrat membantah pernyataan pihak Istana yang menyatakan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminjam mobil kepresidenan.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin memberikan tanggapan atas pernyataan pihak Istana tersebut melalui pers release yang dikeluarkan Rabu (22/3). Menurut Didi, justru Sekretariat Negara lah yang meminjamkan kendaraan, karena belum mampu menyediakan kendaraan bagi SBY.
“Berdasarkan UU nomor 7 tahun 1978, Negara diwajibkan untuk menyediakan kendaraan bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden. UU yang sama mengatur kewajiban negara menyediakan tempat tinggal bagi mereka," kata Didi.
Didi menjelaskan, sesuai dengan UU No 7 tahun 1978, Negara seharusnya menyediakan kendaraan bagi mantan Presiden SBY, begitu masa jabatannya berakhir. Begitu pula dengan tempat tinggal.
"Saat masa jabatan kepresidenan SBY selesai, Negara belum bisa menyediakan kendaraan karena alasan penghematan. Oleh karena itu, saat keluar dari Istana, Sekretariat Negara untuk sementara meminjamkan kendaraan kepada SBY," jelasnya.
Menurut Didi saat ini SBY berinisiatif mengembalikan kendaraan sementara yang dipinjamkan tersebut.
"Saya sangat menyesalkan framing yang dibangun seolah-olah Presiden ke-6 SBY sengaja meminjam mobil lalu tidak pernah mengembalikan. Hendaknya semua pihak obyektif dan mendudukkan persoalan sesuai fakta yang benar," tukasnya.
Didi pun menyarankan Istana meluruskan berita yang beredar di media seolah-olah SBY tidak mengembalikan mobil.
"Sebaiknya Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) segera meluruskan opini keliru ini. Jangan dibiarkan opini keliru ini menyudutkan Presiden RI keenam," lanjut Didi.
