Demokrat Harus Kritik Pemerintah Jika Ingin Roketkan AHY di 2024

Merahputih.com - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon presiden 2024 sangat ditentukan oleh posisi Demokrat selama lima tahun rezim pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Menurut saya, peluang AHY menjadi calon Presiden di 2024 akan sangat ditentukan oleh posisi mereka selama lima tahun rezim Jokowi-Amin. Jika mereka menjadi oposisi kritis, maka peluang AHY dan Demokrat menginvestasikan citra positip akan terbuka," ujar Mikhael Raja Muda Bataona di Kupang, Kamis (20/2).

Baca Juga:

AHY Diangkat Jadi Bos Demokrat, Isi Posisi Waketum

Jika AHY lolos maju menjadi Capres 2024, tentu akan bertarung denga nama-nama besar lainnya seperti Prabowo, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil dan tentu saja Anies Baswedan serta Risma, katanya.

"Jika muncul lagi nama lain seperti Tito Carnavian dan Eric Tohir atau Sri Mulyani, maka pertarungan akan sangat sengit," ucap dia.

Sehingga, mau tidak mau Demokrat harus berebutan dengan PKS yang sudah memproklamirkan diri sebagai oposisi pada rezim Jokowi-Amin. "Jadi tagline oposisi secara general sepertinya tidak lagi menarik bagi publik. Demokrat harus kritis sebagai oposisi dengan sedikit berbeda dengan PKS," beber dia.

"Mungkin Demokrat bisa kritis soal pembangunan infrastruktur, masalah ekonomi terutama defisit transaksi berjalan yang cukup besar karena ketidakpastian ekonomi global, pemindahan ibu kota dan kasus-kasus lain misalnya omnibus law," sambung dia.

Dengan positioning seperti itu, branding terhadap AHY akan lebih kuat dan masif dilakukan. Disitulah AHY akan mendapat posisi khusus secara otomatis di hati rakyat, yang mendukung kerja besar Demokrat menjaga konstitusi negara dan mutu demokrasi Indonesia.

Baca Juga:

Temui Jokowi, SBY Minta Kepastian Terkait Jatah Menteri?

Namun, sebagaimana dikutip Antara, masalahnya adalah Demokrat juga sudah terstigma sebagai partai korup, karena kasus-kasus di masa lalu, hingga desas desus tentang skandal Jiwasraya yang kabarnya sudah terjadi sejak era SBY, meski sudah dibantah sendiri oleh SBY.

"Artinya, Demokrat sebaiknya memfilter semua isue dan tidak kritis dalam kasus hukum saja," tutup dia. (*)