Andika Pratama
MerahPutih.com - PP Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka mata terkait maraknya aksi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
"Dengan banyaknya aksi demo dan penolakan oleh berbagai elemen, mestinya Pemerintah memahami suasana psikologis dan kekecewaan masyarakat. Perlu dialog dengan elemen masyarakat, terutama dengan yang berkeberatan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti saat dikonfirmasi, Kamis (8/10).
Mu'ti meminta pemerintah tidak menggunakan pendekatan kekuasaan atau tindakan represif untuk membubarkan para pengunjuk rasa.
Baca Juga
MK: Penanganan UU Ciptaker Tak Terpengaruh Pernyataan Jokowi
Mu'ti mengaku, pihaknya masih mempelajari UU Cipta Kerja setelah secara resmi diundangkan oleh Pemerintah dan DPR RI. Tidak menutup kemungkinan, Muhammadiyah akan mengajukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja.
"Judicial Review dilakukan apabila terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan ada kerugian konstitusional akibat pelaksanaan suatu undang-undang," kata dia.
Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang ada di Jakarta melakukan aksi di depan Istana Negara pada Kamis (8/10), sebagai bentuk protes akibat UU Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan. Aksi dimulai pada pukul 10.00 WIB melibatkan banyak mahasiswa dari berbagai kampus.
Baca Juga
Buka Warung, Restoran, Minimarket, Usaha Keluarga Lebih Mudah Dengan UU Cipta Kerja
Demo digelar di Istana Negara karena para peserta aksi akan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu, Red) guna menganulir UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Senin (5/10). (Pon)
