Demo Turunkan Jokowi Padati Gedung DPR

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 20 Oktober 2015
Demo Turunkan Jokowi Padati Gedung DPR

Demonstrasi menuntut Presiden Jokowi turun, di halaman gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/10). (Foto: MP/Achmad Cinde)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diwarnai aksi demonstrasi menuntut Jokowi turun, di halaman gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/10). Mereka berasal dari berbagai organisasi salah satunya Front Pribumi Bogor.

"Turun, turun, turun Jokowi, turun Jokowi sekerang juga," teriak massa demo yang baru tiba di gedung DPR.

Sementara itu, Ketua Aksi dari Front Pribumi Bogor Ibo mengatakan, dalam aksi demo menuntut Jokowi turun dari kursi presiden. Pasalnya, Jokowi dinilai tidak lagi pro terhadap rakyat pribumi.

"Segala kebijakannya bertentangan dengan keinginan rakyat. Harusnya buruh pribumi yang diberdayakan, bukan buruh import," kata Ibo.

Selain itu, aksi ini juga sebagai bentuk solidaritas terhadap warga di Sumatera, Kalimantan dan lainnya yang terkena bencana kabut asap. Jokowi lagi-lagi dinilai kurang peka terhadap penderitaan rakyat.

"Kepedulian pemerintah terhadap saudara kami yang terkena asap, Jokowi kurang peka. Seharusnya beliau bisa menunjuk atau membuat tim (penanggulangan asap)," tandasnya. (mad)

 

Baca Juga:

  1. 1.000 Personel Kepolisian Amankan Demo Turunkan Jokowi
  2. Setahun Jokowi-JK, Pengusaha Logistik Tagih Janji Tol Laut
  3. Jokowi Dinilai Melupakan Nawa Cita dan Tri Layak
  4. Satu Tahun Jokowi-JK, Sepak Bola Indonesia 'Jeblok'
  5. Gerindra Soroti Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
#DPR #Demonstrasi #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 28 menit lalu
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Dunia
Kelompok HAM Sebut Sedikitnya 648 Pengunjuk Rasa Tewas dalam Penindakan di Iran, Khawatirkan Jumlahnya Bisa saja Lebih Banyak
Sayangnya, pemadaman internet selama hampir empat hari yang diberlakukan otoritas Iran membuat sangat sulit untuk memverifikasi laporan secara independen.
Dwi Astarini - 1 jam, 44 menit lalu
Kelompok HAM Sebut Sedikitnya 648 Pengunjuk Rasa Tewas dalam Penindakan di Iran, Khawatirkan Jumlahnya Bisa saja Lebih Banyak
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Indonesia
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Ia menekankan bahwa mekanisme resmi sangat krusial guna mencegah penyalahgunaan oleh oknum tertentu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Indonesia
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
Anggota DPR Usman Husin apresiasi Kementan sita 133,5 ton bawang bombay ilegal di Semarang guna lindungi petani lokal dari ancaman harga dan penyakit tanaman
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
Indonesia
Demo di Iran Tewaskan Sekitar 500 Orang, DPR: Siapkan Rencana Evakuasi WNI, Jangan Tunggu Situasi Memburuk
Menurut anggota Komisi I DPR, keamanan dan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia.
Frengky Aruan - Senin, 12 Januari 2026
Demo di Iran Tewaskan Sekitar 500 Orang, DPR: Siapkan Rencana Evakuasi WNI, Jangan Tunggu Situasi Memburuk
Indonesia
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Pasal 36, 54, dan 53 KUHP baru mewajibkan hakim mengedepankan keadilan di atas kepastian hukum
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Indonesia
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Pemerintah dan pihak sekolah tidak boleh meremehkan tren peningkatan kasus superflu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indikator sukses yang paling hakiki adalah kesejahteraan petani
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Bagikan