Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Aksi kericuhan yang terjadi saat demo penolakan UU Cipta Kerja, diduga karena ada kelompok yang menunggangi aksi tersebut. Terjadinya kekerasan dan serangan terhadap aparat keamanan dan perusakan fasilitas umum terlihat sudah direncanakan.
Pengamat Intelijen dan Keamanan Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta mengatakan, kondisi tersebur terbukti dari temuan adanya orang yang menyusup dalam kelompok buruh dan mahasiswa dengan membawa peralatan seperti besi panjang, batu, bahkan molotov.
"Alat-alat tersebut dibawa tentu saja bukan untuk mendukung penolakan UU Cipta Kerja tetapi untuk menciptakan kondisi kacau dan rusuh, dan mengarah kepada delegitimasi pemerintah," kata Stanislaus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/10).
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Pentolan KAMI Ditangkap, Gatot Nurmantyo Berada di Luar Negeri
Stanislaus menduga, ada tiga kelompok dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang terjadi di berbagai kota di Indonesia. Kelompok pertama adalah mahasiswa dan buruh yang tujuan utamanya murni mengkritisi UU Cipta Kerja.
"Kelompok pertama ini sangat jelas identitasnya, tempat kerjanya jelas, kampusnya jelas. Mereka menggunakan hak menyampaikan pendapat yang dilindungi Undang-Undang," kata Stanislaus.
Kemudian kelompok kedua, adalah para pengikut, pengejar eksistensi, korban propaganda hoaks di media sosial. Kelompok ini didominasi oleh remaja-remaja yang nyaris sebagian besar tidak paham konten UU Cipta Kerja.
Adapun kelompok ketiga, Stanislaus menyebut mereka sebagai para penumpang gelap yang menumpang isu penolakan UU Cipta Kerja untuk kepentingannya sendiri atau kelompok.
Aksi yang dilakukan kelompok jenis ketiga, kata dia, menjurus pada kekerasan dan perusakan. Narasi yang disampaikan melenceng dari UU Cipta Kerja, misalnya narasi melengserkan Presiden atau sentimen terhadap etnis tertentu.
"Bukti dari adanya kelompok ketiga ini adalah adanya penangkapan oleh Polri terhadap para pelaku, yang bukan berasal dari komponen buruh dan mahasiswa," jelas Stanislaus.
Ia menyoroti penahanan dekarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Faktor utama yang menjadi penyebab penangkapan dan penahanahan para petinggi KAMI bukan karena konteks mengkritisi Omnibus Law Cipta Kerja.
“Jadi bukan dalam konteks ditangkap dan menjadi tersangka karena mengkritik Omnibus Law,” kata Stanislaus.
Stanislaus meyakini penyebaran berita hoax yang dilakukan para petinggi KAMI, juga penyebab pecahnya aksi vandalisme dan aksi kekerasan di sejumlah daerah. Sehingga atas dasar itulah mereka diciduk Bareskrim.
“Mereka ditangkap dan ditahan karena menyebarkan hoax yang akhirnya menimbulkan aksi massa, vandalisme dan aksi kekerasan,” ujarnya.
Ia menghimbau, masyarakat harus mengawal kasus tersebut mengingat penangkapan para aktivis KAMI itu syarat dengan politik.
“Sama-sama memantau kasus ini semoga proses peradilan dilakukan secara terbuka sehingga menjadi terang benderang dan tidak menjadi pertanyaan bagi banyak orang,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Bareskrim Polri telah menahan sembilan orang dalam kasus ujaran kebencian dan penghasutan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berujung tindakan anarkis di sejumlah wilayah Indonesia.
Dari sembilan orang tersebut, empat diantaranya ditangkap di Jakarta. Mereka yakni Anggota Komite Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan, Deklator Anggota Komite Eksekutif KAMI Jumhur Hidayat, Deklator KAMI Anton Permana dan penulis sekaligus mantan caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kingkin Anida. (Knu)
Baca Juga:
Sikat Jenderal Terlibat Kasus Djoker, Kapolri Bersih-bersih Institusi
