Kapolri Sebut Polisi di Lokasi Unjuk Rasa bukan untuk Batasi Demokrasi, Deteksi Penyusup yang Memprovokasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(foto: humas Polri)
MERAHPUTIH.COM – KEHADIRAN anggota polisi di lokasi unjuk rasa kerap menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, polisi penting untuk menjaga keamanan, di lain sisi, mereka dipandang membatasi ruang demokirasi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kehadiran polisi di lokasi demonstrasi bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban, bukan membatasi kebebasan berpendapat masyarakat.
“Kehadiran Polri bukan untuk membatasi, melainkan untuk menjamin agar kegiatan tersebut dapat dijalankan secara aman, tertib dan tidak mengganggu hak warga negara lainnya,” kata Sigit dalam salah satu acara diskusi di Jakarta, Selasa (30/9).
Sigit mengingatkan adanya potensi penyusupan yang bisa memicu kericuhan. Realita dinamika di lapangan menunjukkan beberapa kegiatan penyampaian pendapat tidak hanya diikuti pengunjuk rasa, tetapi juga ditumpangi perusuh yang membuat kegiatan bergeser menjadi tindakan yang kontraproduktif. “Bahkan berdampak pada tindakan anarkistis, kerusuhan, dan korban jiwa,” ujarnya.
Baca juga:
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Ia menekankan Polri kini mengedepankan pendekatan pelayanan dan humanis dalam pengamanan demonstrasi. Pendemo juga diupayakan dapat berdialog dengan pemangku kepentingan terkait. “Pendekatan ini menempatkan dialog dan komunikasi bersama stakeholder terkait untuk mau bersama-sama mendengarkan aspirasi yang disampaikan,” tutur Listyo.
Kapolri memastikan jajaran Polri akan merespons sesuai dengan prosedur demi meminimalkan dampak kericuhan dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
“Dalam menghadapi situasi tersebut, Polri senang bisa hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat lain yang terganggu dengan tetap menjunjung tinggi HAM,” jelas lulusan Akpol 1991 ini.(knu)
Baca juga:
Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
MK Larang Polisi Aktif Duduk di Jabatan Sipil, Pakar Hukum Sebut masih Ada ‘Celah’
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Wamenkes Benny: Penanganan TBC Tak Hanya Soal Medis, TNI-Polri Siap Dilibatkan
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Tidak Ada Celah Lagi, MK Tegaskan Polisi Jabat Posisi di Luar Polri Harus Mundur atau Pensiun
Komisi Percepatan Reformasi Polri Bakal Libatkan Tim Internal Polri di Setiap Rapat
Presiden Ingatkan Kepastian Hukum Jadi kunci Keberhasilan Sebuah Negara