Deddy Sitorus Dituntut Tanggung Jawab Buktikan Jokowi Kirim Utusan ke PDIP

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 19 Maret 2025
Deddy Sitorus Dituntut Tanggung Jawab Buktikan Jokowi Kirim Utusan ke PDIP

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - 'Perang dingin' antara kubu PDIP dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terus berlanjut. Terbaru, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan Jokowi pernah mengirim utusan agar jangan dipecat dari partai serta meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dicopot.

Namun, Jokowi langsung membantah pernyataan petinggi PDIP itu. Presiden ke-7 RI itu langsung balik menantang Deddy Sitorus untuk mengungkap siapa sosok utusan yang dimaksud.

Tudingan Deddy Sitorus memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Publik pun turut bersuara meminta Deddy Sitorus menunjukkan bukti yang jelas, jangan asal menuduh untuk menggiring opini negatif demi kepentingan alat politik.

Baca juga:

Bantah Tudingan Kirim Utusan agar Tidak Dipecat PDIP, Jokowi: Saya Diam, tetapi Ada Batasnya

"Deddy Sitorus tunjukkan siapa yang memberi instruksi itu dan siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan pesan itu, Jangan hanya membuat fitnah yang merugikan banyak pihak, terutama pihak dari bapak mantan presiden jokowi," kata Ketua Umum (Ketum) PASBATA David Febrian, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/3).

Menurut dia, Deddy Sitorus wajib mempertanggungjawabkan klaim tuduhannya agar jangan sampai menjadi alat politik yang ujungnya hanya untuk memecah belah atau merusak stabilitas politik Indonesia. "Jangan hanya berbicara kosong alias omon-omon. Jangan biasakan menggiring opini publik untuk kepentingan tertentu," imbuh David.

Lebih jauh, David menegaskan tuntutannya kepada politikus PDIP itu bukan sebatas untuk membela Jokowi. Menurut dia, tindakan Deddy Sitorus bisa memicu adu domba yang menggangu stabilitas politik.

Baca juga:

PDIP Ungkap Ada Utusan yang Minta Hasto Mundur dari Sekjen dan Jangan Pecat Jokowi

Padahal, lanjut dia, saat ini Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berserta seluruh kabinet sedang bekerja dengan keras mewujudkan era baru bagi Indonesia, Untuk itu, PASBATA menyerukan agar segala bentuk fitnah dan manipulasi dihentikan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kami siap melawan, bukan hanya untuk membela Presiden ke-7 Jokowi, tapi juga untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian di antara rakyat Indonesia,” tandas Ketum PASBATA itu.

Untuk diketahui, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus baru-baru ini mengatakan ada utusan Jokowi yang menemui jajaran PDIP untuk mengintervensi kebijakan partai pada Desember 2024 lalu. Dia mengklaim baru mengungkapkan fakta itu saat ini karena meyakini jika kasus yang menyeret Hasto di KPK merupakan bentuk politisasi hukum.

Baca juga:

Kubu Hasto Ungkit 'Serangan Jokowi' Jelang Penentuan Nasib Gugatan Praperadilan

"Sekitar tanggal 14 Desember, ada utusan yang menemui kami, yang memberi tahu bahwa Sekjen harus mundur lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” katanya, di kantor DPP PDIP, Rabu (12/3) pekan lalu

Namun, Jokowi langsung menepis isu itu dengan menegaskan tidak memiliki kepentingan untuk mengirim utusan, apalagi meminta agar dirinya tidak dipecat dari PDIP. "Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Harusnya disebutkan siapa (utusannya) gitu loh biar jelas," katanya di Solo, baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku selama diam dengan berbagai tudingan yang ditujukan terhadapnya, tetapi kesabarannya atas batasnya. “Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya," tandasnya. (*)

#Jokowi #PDIP #DPP PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Bagikan