Daya Listrik Rakyat Miskin Masih Kecil, Program Kompor Listrik Bisa Sia-sia


Listrik PLN. (Foto: Antara).
MerahPutih.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mewacanakan program satu juta kompor listrik untuk perumahan rakyat. Erick bahkan mengklaim program tersebut bisa menghemat pengeluaran hingga kisaran angka Rp60 Triliun.
"Kita mengapresiasi program tersebut. Selain berbasis ramah lingkungan, memang bisa menghemat pengeluaran rumah tangga yang cukup signifikan.Tapi perlu kajian mendalam dan bukan langkah perilaku impulsif," kata Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto di Jakarta, Sabtu, (3/4).
Baca Juga:
Anies Targetkan 100 Bus Listrik TransJakarta Mengaspal Tahun Ini
Ia mengingatkan, alangkah baiknya program tersebut dibarengi dengan kajian dan data yang memadai. Mengingat masih banyak masyarakat yang daya listriknya masih jauh dibawah rata-rata untuk bisa menggunakan kompor listrik.
"Tidak cocok buat kelas rakyat kecil karena kompor listrik rata-rata daya listriknya masih 500 watt keatas. Sehingga UMKM dan rakyat kecil tidak bisa menggunakan produk tersebut. Program tersebut hanya cocok buat kalangan menengah atas yang sudah diatas 2200 watt," ungkapnya.
Bendahara Megawati Institute ini menekankan, agar program tersebut dapat menyasar semua kalangan dengan catatan penggunaan teknologinya bisa terjangkau.
"BUMN harus bisa mendorong agar bisa ditemukan teknologi kompor listrik yang daya wattnya kecil tapi cepat panas .Saat ini kompor listrik yang dibawah daya 500 watt proses masaknya tidak bisa cepat," ujarnya.
Jika itu dilakukan, lanjut Darmadi, maka akan sangat berguna bagi masyarakat kecil. Intinya BUMN harus mendorong teknologi kompor listrik yang bisa dipakai oleh masyarakat pelanggan yang 450 sampai dengan 900 watt.

Darmadi mendorong agar PLN memberikan insentif kepada pelanggan yang memakai kompor listrik yang dayanya 450 watt sampai dengan 900 watt.
Hal itu bisa dilakukan dengan cara upgrade daya menjadi minimal 2200 watt dengan biaya gratis, kemudian pelanggan tersebut diberikan insentif agar beban hidupnya tidak bertambah.
"Kemudian kasih insentif supaya beban pelanggan tidak bertambah. Harus diikuti kebijakan tersebut supaya sasaran bisa ke rakyat kecil dan UMKM," tandasnya. (Pon)
Baca Juga:
Kompleks GBK Bakal Dilengkapi 1,2 Megawatt Listrik Bertenaga Surya
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN

Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN

Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten

MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN

WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara

Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi

KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi

2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator

2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara

Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
