Data Pribadi Indonesia ‘Dikuasai AS’ Lemahkan Posisi Indonesia, DPR Kritik Kedaulatan Negara Dikuasai Asing

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
Data Pribadi Indonesia ‘Dikuasai AS’ Lemahkan Posisi Indonesia, DPR Kritik Kedaulatan Negara Dikuasai Asing

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.(foto: media Golkar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DATA pribadi Indonesia dapat dikirim ke Amerika Serikat (AS) imbas kesepakatan dagang tarif impor. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyayangkan pertukaran data pribadi dijadikan salah satu kesepakatan impor tarif yang diterapakan Presiden AS Donald Trump.

Menurutnya, dalam bernegosiasi, pemerintah harus mengutamakan nasionalisme agar tak melemahkan posisi RI di mata AS. “Jangan gitu kemudian posisi kita menjadi lemah,” katanya kepada wartawan di Jakarta dikutip Kamis (24/7).

Ia mengingatkan kedaulatan digital merupakan hal yang penting. “Kedaulatan digital itu kan penting. Masak kedaulatan digital mau dikelola asing?,” kritiknya dia.

Menurut Misbakhun, setiap negara punya hak untuk mengelola data pribadi warga negara. “Boleh enggak Indonesia mengelola data pribadinya warga negara lain? Kan enggak,” imbuhnya.

Politisi Golkar ini pun mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan secara detail ke masyarakat. “(Khususnya soal) Protokolnya seperti apa penguasaan data pribadi itu,” ujarnya.

Baca juga:

Komisi I DPR Tegaskan Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Patuhi UU PDP



Gedung Putih dalam lembar fakta kesepaktan dagang yang dirilis pada Selasa (22/7) menyebut bahwa Indonesia akan mengakui Amerika Serikat sebagai negara atau yuridiksi yang menyediakan perlindungan data pribadi yang memadai.

"Indonesia akan memberikan kepastian terkait dengan kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai," ujar pihak Gedung Putih dalam Lembar Fakta bertajuk Amerika Serikat dan Indonesia Mencapai Kesepakatan Perdagangan Bersejarah, dikutip Rabu (23/7).

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan transfer data pribadi Indonesia ke yuridiksi Amerika Serikat (AS) merupakan untuk kebutuhan komersial.(knu)


Baca juga:

Menkomdigi Jamin Transfer Data Pribadi ke AS Dipastikan Aman, Ada Dasar Hukumnya

#Data Pribadi #Amerika Serikat #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Dunia
Pemerintahan Donald Trump akan Bubarkan NCAR, Sebut Pebuhan Iklim hanya Tipuan
National Center for Atmospheric Research (NCAR) didirikan pada 1960 sebagai pusat riset dan pendidikan yang didanai pemerintah federal.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
 Pemerintahan Donald Trump akan Bubarkan NCAR, Sebut Pebuhan Iklim hanya Tipuan
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Dunia
Trump Tetapkan Rezim Venezuela Sebagai Organisasi Teroris Asing
Pemerintahan Trump berulang kali mengatakan, semua opsi, termasuk kekuatan militer, tetap terbuka di tengah pengerahan besar-besaran pasukan AS di kawasan itu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Trump Tetapkan Rezim Venezuela Sebagai Organisasi Teroris Asing
Dunia
Presiden Trump Larang Warga 8 Negara Masuk AS, Termasuk Laos dan Palestina
Pemerintah AS juga mengumumkan pencabutan larangan visa nonimigran bagi warga Turkmenistan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Trump Larang Warga 8 Negara Masuk AS, Termasuk Laos dan Palestina
Bagikan