Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah menyatakan memiliki stok beras sampai 4 juta ton. Namun, tingginya stok tersebut ternyata tidak bisa menahan kenaikan harga beras di pasaran.
Kementerian Pertanian menilai berdasarkan data stok beras Food Station Tjipinang, ada ketidakwajaran keluarnya sekitar 11.000 ton beras dalam satu hari yaitu pada 28 Mei 2025.
"Kami sudah koordinasi dengan Mabes Polri, segera turun. Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit," kata Mentan ditemui di Jakarta, Rabu.
Dugaan manipulasi data pengeluaran beras di Pasar Induk Cipinang yang terjadi menjelang pengumuman data stok beras nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca juga:
Warga Perkotaan Bakal Lebih Awal Dapat Bantuan Beras 10 Kilogran, Diharapkan Stabilkan Harga
Sementara itu, arus masuk dan keluar beras di PIBC cenderung stabil dan berimbang dengan rata-rata sirkulasi masuk-keluar beras sebesar 1.000 sampai 3.500 ton per hari.
Sehingga angka beras keluar sekitar 11.000 ton per hari merupakan lonjakan drastis yang memunculkan tanda tanya besar.
Ia mengatakan, salah satu indikasi ketidaknormalan terlihat dari perbedaan mencolok antara harga beras di tingkat petani dan penggilingan yang menurun, sementara harga eceran justru meningkat.
"Data dari Cipinang kita dapatkan ada yang abnormal. Tidak normal. Yang biasanya masuk keluar beras itu 1.000 ton sampai 3.500 ton per hari. Tetapi ada satu hari selama 5 tahun, satu hari keluar 11.000 ton dan setelah BPS mau pengumuman. Kemudian, orang tertentu statement bahwa tidak ada, kurang beras di Cipinang," ujarnya.
Apalagi, kata ia, ada pihak yang menyatakan jika stok beras di Cipinang kurang. Sementara dia mendapat laporan jika standar penyimpanan di gudang itu hingga mencapai 50.000 ton.
"Padahal standarnya adalah 30.000 ton. Sekarang masih ada 46.000 ton setelah dimanipulasi datanya. Harusnya 50.000 ton. Tapi tidak apa-apa, kita akan cek," tegas Mentan.
Mentan mendorong Satuan Tugas Pangan dari Mabes Polri untuk menyelidiki langsung dan mengecek kebenaran dari data tersebut. Tidak ingin ada yang ingin mengambil keuntungan dan mencederai perjuangan pemerintah dan petani dalam menjaga produksi pangan dalam negeri.
"Jadi, jangan permainkan konsumen dan produsen. Jangan segelintir orang mengambil kesempatan," kata Mentan. (*)
