Daripada Melarang Roblox, Pemerintah Harusnya Mau ‘Kerjasama’ dengan Penyedia Platfrom Game

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Agustus 2025
Daripada Melarang Roblox, Pemerintah Harusnya Mau ‘Kerjasama’ dengan Penyedia Platfrom Game

Roblox bakal diblokir pemerintah. Foto: Roblox

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana pelarangan game Roblox tak henti-hentinya memicu sorotan.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga Anis Byarwati menuturkan, regulasi pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada pelarangan.

Dia menuturkan, pemerintah juga mesti mendorong pengembang platform seperti Roblox untuk menyediakan fitur keamanan yang lebih baik, serta sistem pelaporan yang responsif terhadap konten berbahaya.

“Pemerintah harus terus berinovasi dan membangun kolaborasi dengan pengembang gim, platform media sosial, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak,” kata Anis kepada wartawan di Jakarta dikutip Jumat (8/8).

Baca juga:

Game 'Roblox' Bakal Dilarang Karena dianggap Tak Mendidik, DPR: Anak-Anak Harus Diajari Etika Berteknologi

Dia menyebut, pendekatan pelarangan tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif keluarga dalam mendampingi anak-anak di dunia digital.

“Jadilah penjaga gerbang bagi anak-anak kita. Bukan dengan melarang total, tetapi dengan menjadi hadir, mendampingi, dan membimbing,” ujar Anis.

Anis menekankan pentingnya literasi digital bagi orang tua agar memahami dunia yang diakses anak-anak melalui platform seperti Roblox. Tanpa pemahaman tersebut, orang tua akan kesulitan mendeteksi potensi risiko yang mungkin muncul.

“Kita tidak bisa melindungi apa yang tidak kita pahami. Literasi digital adalah bagian dari proses belajar sepanjang hayat dan wujud tanggung jawab atas amanah anak yang kita miliki,” lanjutnya.

Baca juga:

Tak Melulu Negatif, Roblox Tawarkan Manfaat Pengembangan Kreavitas untuk Pemain

Anis menyerukan pentingnya membangun ketahanan anak dimulai dari rumah. Pendidikan karakter dan nilai-nilai iman harus menjadi benteng utama.

“Mari kita jadikan keluarga sebagai pelindung utama anak-anak di tengah derasnya arus digital,” tutup anggota Komisi XI DPR ini. (Knu)

#Roblox #DPR #Game
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (27/1) menetapkan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi menggantikan posisi Arief.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Berita Foto
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Berita Foto
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Korban pelanggaran HAM Saudah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Februari 2026
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Indonesia
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait dengan program prioritas pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Indonesia
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Pengunduran diri ini enggak bisa dilihat semata sebagai persoalan individu, tetapi memang menjadi alarm untuk semua pemangku kepentingan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Bagikan