Daripada Melarang Roblox, Pemerintah Harusnya Mau ‘Kerjasama’ dengan Penyedia Platfrom Game
Roblox bakal diblokir pemerintah. Foto: Roblox
MerahPutih.com - Rencana pelarangan game Roblox tak henti-hentinya memicu sorotan.
Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga Anis Byarwati menuturkan, regulasi pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada pelarangan.
Dia menuturkan, pemerintah juga mesti mendorong pengembang platform seperti Roblox untuk menyediakan fitur keamanan yang lebih baik, serta sistem pelaporan yang responsif terhadap konten berbahaya.
“Pemerintah harus terus berinovasi dan membangun kolaborasi dengan pengembang gim, platform media sosial, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak,” kata Anis kepada wartawan di Jakarta dikutip Jumat (8/8).
Baca juga:
Dia menyebut, pendekatan pelarangan tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif keluarga dalam mendampingi anak-anak di dunia digital.
“Jadilah penjaga gerbang bagi anak-anak kita. Bukan dengan melarang total, tetapi dengan menjadi hadir, mendampingi, dan membimbing,” ujar Anis.
Anis menekankan pentingnya literasi digital bagi orang tua agar memahami dunia yang diakses anak-anak melalui platform seperti Roblox. Tanpa pemahaman tersebut, orang tua akan kesulitan mendeteksi potensi risiko yang mungkin muncul.
“Kita tidak bisa melindungi apa yang tidak kita pahami. Literasi digital adalah bagian dari proses belajar sepanjang hayat dan wujud tanggung jawab atas amanah anak yang kita miliki,” lanjutnya.
Baca juga:
Tak Melulu Negatif, Roblox Tawarkan Manfaat Pengembangan Kreavitas untuk Pemain
Anis menyerukan pentingnya membangun ketahanan anak dimulai dari rumah. Pendidikan karakter dan nilai-nilai iman harus menjadi benteng utama.
“Mari kita jadikan keluarga sebagai pelindung utama anak-anak di tengah derasnya arus digital,” tutup anggota Komisi XI DPR ini. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Lagi-Lagi Ditunda, Grand Theft Auto 6 Baru bakal Rilis November 2026
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap