Daripada Melarang Roblox, Pemerintah Harusnya Mau ‘Kerjasama’ dengan Penyedia Platfrom Game
Roblox bakal diblokir pemerintah. Foto: Roblox
MerahPutih.com - Rencana pelarangan game Roblox tak henti-hentinya memicu sorotan.
Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga Anis Byarwati menuturkan, regulasi pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada pelarangan.
Dia menuturkan, pemerintah juga mesti mendorong pengembang platform seperti Roblox untuk menyediakan fitur keamanan yang lebih baik, serta sistem pelaporan yang responsif terhadap konten berbahaya.
“Pemerintah harus terus berinovasi dan membangun kolaborasi dengan pengembang gim, platform media sosial, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak,” kata Anis kepada wartawan di Jakarta dikutip Jumat (8/8).
Baca juga:
Dia menyebut, pendekatan pelarangan tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif keluarga dalam mendampingi anak-anak di dunia digital.
“Jadilah penjaga gerbang bagi anak-anak kita. Bukan dengan melarang total, tetapi dengan menjadi hadir, mendampingi, dan membimbing,” ujar Anis.
Anis menekankan pentingnya literasi digital bagi orang tua agar memahami dunia yang diakses anak-anak melalui platform seperti Roblox. Tanpa pemahaman tersebut, orang tua akan kesulitan mendeteksi potensi risiko yang mungkin muncul.
“Kita tidak bisa melindungi apa yang tidak kita pahami. Literasi digital adalah bagian dari proses belajar sepanjang hayat dan wujud tanggung jawab atas amanah anak yang kita miliki,” lanjutnya.
Baca juga:
Tak Melulu Negatif, Roblox Tawarkan Manfaat Pengembangan Kreavitas untuk Pemain
Anis menyerukan pentingnya membangun ketahanan anak dimulai dari rumah. Pendidikan karakter dan nilai-nilai iman harus menjadi benteng utama.
“Mari kita jadikan keluarga sebagai pelindung utama anak-anak di tengah derasnya arus digital,” tutup anggota Komisi XI DPR ini. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran