Dapat Ucapan Selamat dari PKS, Prabowo: Jangan Lupakan Kawan Lama

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 23 Oktober 2019
Dapat Ucapan Selamat dari PKS, Prabowo: Jangan Lupakan Kawan Lama

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR di Cikini, Jakarta, Sabtu (6/4/2019) (ANTARA/HO-Humas MPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Majlis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang hari ini dilantik sebagai Menteri Pertahanan.

"Dan secara khusus, tadi kepada Pak Prabowo saya sampaikan selamat dan saya doakan agar beliau sukses menjalankan amanah ini," kata Wakil Ketua MPR ini di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Baca Juga:

Susi Pudjiastuti Tak Dipilih Kembali, Pengamat: Dia Ingin Menikmati Hidup

Ia mengaku, Prabowo sangat senang atas ucapan selamat darinya.

"Dan beliau sampaikan ke saya 'terima kasih dan jangan pernah lupakan kawan lama'. Kita adalah kawan lama, pasti akan terus bersama-sama," imbuhnya.

PKS sebagai eks rekan koalisi di Pilpres 2019 itu menghormati keputusan Prabowo yang akhirnya memilih bergabung ke pemerintahan. Hidayat mengatakan, PKS bersama partai-partai lain di parlemen akan mengawal kebijakan pemerintahan dengan kritis dan solutif.

Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju berfoto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10). ANTARA/Desca Lidia
Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju berfoto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10). ANTARA/Desca Lidia

"Yang namanya kewajiban anggota Dewan adalah melakukan kontrol terhadap eksekutif, artinya seluruh anggota Dewan harus melakukan balances dan melakukan check juga. Nah ini lah yang harus dikawal rekan-rekan yang anggota DPR. Jangan hanya karena temannya jadi menteri kemudian tidak kritis. Kritis yang konstruktif, kalau baik ya oke, apresiasi, tapi kalau ada alternatif lebih bagus, berikan alternatif kritik yang solutif," ujarnya

Sekalipun Gerindra dan PKS pernah berkoalisi dalam kontestasi Pilpres 2019, dan Gerindra telah memutuskan bergabung dengan pemerintahan, Hidayat menegaskan partainya tidak berdiri sendiri sebagai oposisi pemerintah. Terbukti, PAN dan Partai Demokrat tidak bergabung dalam kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga:

Dengan Izin Dokter, Wiranto Serah Terima Jabatan ke Mahfud MD

Penegasan tersebut bahkan telah disampaikan sebelum Jokowi mensortir para kandidat calon menteri.

Ia mengatakan, seluruh pihak sebaiknya tidak mendikotomi posisi partai politik baik di luar atau pun di dalam pemerintahan.

Prabowo Subianto, the new defense minister in Jokowi's cabinet line-up for the second-term administration (2019-2024). (ANTARA/Wahyu Putro A/FA)
Prabowo Subianto, the new defense minister in Jokowi's cabinet line-up for the second-term administration (2019-2024). (ANTARA/Wahyu Putro A/FA)

"Jangan ada dikotomi, seolah di dalam kabinet membangun di luar kabinet tidak membangun. Di mana pun kita berada, kita bangun bangsa melalui fungsi dan kewenangan yang kita miliki," ujarnya.


Hidayat mengatakan, oposisi maupun koalisi tak akan berdampak besar karena sama-sama bertujuan memajukan Indonesia. Dia tidak ingin pemikiran kelompok kabinet yang dapat membangun Indonesia.

"Masing-masing akan melakukan penyikapan lebih lanjut. Segeralah kabinet bekerja secara maksimal agar kami di DPR bisa mengawasi," ujar dia. (Knu)

Baca Juga:

Ditunjuk Jadi Calon Kapolri, Irjen Idham Azis: Saya Siap Jalankan Amanah

#Prabowo Subianto #PKS #Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin #Hidayat Nur Wahid
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
BPS mencatat angka pernikahan di Indonesia terus menurun dan terendah dalam satu dekade. PKS soroti faktor ekonomi dan perubahan sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Indonesia
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan penyebab banjir di Sumatra. Berikut adalah daftar lengkapnya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Indonesia
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Partai Gerindra membantah Presiden RI, Prabowo Subianto, mengusulkan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Berita Foto
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dan Diplomasi Ekonomi Global
Presiden Prabowo Subianto tiba di London, Inggris, Minggu (18/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 19 Januari 2026
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dan Diplomasi Ekonomi Global
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menangkap Presiden RI, Prabowo Subianto, jika melakukan kerusakan alam hingga terjadi bencana.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Indonesia
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Bagikan