Dapat Arahan dari Prabowo, Kemenag Pastikan Biaya Haji Turun pada 2025

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 27 Desember 2024
Dapat Arahan dari Prabowo, Kemenag Pastikan Biaya Haji Turun pada 2025

Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. (Foto: Dok/Kemenag)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Agama (Kemenag) RI memastikan, biaya ibadah haji 2025 akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Hal ini merupakan komitmen dari Pemerintah sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan tahun ini. Prabowo meminta pelaksanaan haji lebih baik, efisien, dan tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hasil revisi akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas dalam Panitia Kerja," ujar Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12).

Romo Syafii menyebutkan, bahwa Panja Haji rencana akan dibentuk pada 30 Desember 2024 dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Setelah itu, pemerintah dan DPR RI akan memutuskan berapa besar penurunan biaya haji 2025.

Baca juga:

Awal Tahun 2025, Kemenag Umumkan Hasil Seleksi Petugas Haji

"Yang pasti (biaya haji 2025) lebih murah. Meskipun DPR saat ini sedang reses, tapi mereka akan bersidang di masa reses untuk kepentingan bangsa dan negara. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa biaya haji," jelas Romo Syafi’i.

Penurunan biaya haji 2025 akan diupayakan dari komponen penerbangan, akomodasi (pemondokan/hotel), konsumsi, transportasi, sebagai komponen utama biaya haji.

Biaya penerbangan, misalnya, merupakan komponen tertinggi, persentasenya rata-rata 35-40% dari biaya haji adalah untuk penerbangan. Biaya-biaya lain juga akan dilakukan rasionalisasi, sehingga diperoleh angka biaya haji yang ideal.

"Outputnya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik," tegas Romo.

Baca juga:

Antrian Haji Capai 5,4 Juta Orang, BPKH Ajak Perbankan Cari Solusi Melalui Teknologi dan Inovasi

Guna keperluan kontrak di Armuzna yang harus segera diselesaikan, Kementerian Agama akan meminta persetujuan DPR RI perihal penggunaan Uang Muka BPIH untuk mendukung kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

"Kontrak di Armuzna sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi harus segera untuk dituntaskan, karena jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain. Tentunya hal itu tidak kami inginkan. Jemaah harus mendapat lokasi dan fasilitas di Armuzna, seperti tenda dan lainnya yang lebih baik dari tahun sebelumnya," terangnya.

Jadi, kata dia, Kemenag bersama dengan DPR RI akan membahas solusi mengenai hal tersebut. (Asp)

#Ibadah Haji #Kemenag #Prabowo Subianto #Jemaah Haji
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ekspose Kasus Dugaan Makar Penyadapan Prabowo Ditunda, Bareskrim Ungkap Alasannya
Bareskrim Polri menunda ekspose hasil penyidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan Prabowo. Agenda bersama Kejagung dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Ekspose Kasus Dugaan Makar Penyadapan Prabowo Ditunda, Bareskrim Ungkap Alasannya
Indonesia
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Puan Maharani meminta publik bersabar menunggu pengumuman cawapres Prabowo pada 25 November 2026. Penentuan nama sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan Minta Publik Sabar, Prabowo Umumkan Cawapres 25 November 2026
Indonesia
Bersih-Bersih Lingkaran Inti Presiden Prabowo, PNS Istana Masuk Radar Sterilisasi
Wamensesneg Juri Ardiantoro memastikan sterilisasi lingkungan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan pascakasus penyadapan ilegal. Pemeriksaan mencakup PNS hingga tenaga profesional di sekitar Istana.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 November 2026
Bersih-Bersih Lingkaran Inti Presiden Prabowo, PNS Istana Masuk Radar Sterilisasi
Indonesia
PSI Belum Tinggalkan Koalisi Prabowo, Dasco: Belum Ada Partai yang Mundur
Dasco menegaskan PSI masih berada di koalisi pemerintahan Prabowo. Mundurnya sejumlah kader, termasuk Raja Juli dan Giring, tak mengubah posisi partai.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
PSI Belum Tinggalkan Koalisi Prabowo, Dasco: Belum Ada Partai yang Mundur
Indonesia
Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki
Kapolri mengungkap belum ada tersangka dalam kasus dugaan makar. Bareskrim Polri masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami keterangan saksi.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Polri menjadwalkan sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyadapan Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Segera Jalani Sidang Etik Hari ini
Indonesia
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Seluruh partai koalisi sepakat mendukung calon wakil presiden yang diusung Gerindra. Bocoran nama pengganti Wapres Gribran.
Wisnu Cipto - Minggu, 15 November 2026
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Indonesia
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Prabowo menegaskan tidak akan mundur menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Indonesia
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mencari pengganti wakil presiden sepulang dari Manila dan Shenzhen usai Gibran Rakabuming berhenti. Simak pernyataan dan aturan UUD 1945.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 November 2026
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Indonesia
Parpol Koalisi Punya Waktu Sepekan Pastikan Wapres untuk Prabowo
Presiden Prabowo akan mendiskusikan kandidat wakil presiden (wapres) baru bersama parpol koalisi selama satu pekan ke depan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 14 November 2026
Parpol Koalisi Punya Waktu Sepekan Pastikan Wapres untuk Prabowo
Bagikan