Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2019, tengah memasuki babak akhir yaitu sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2019 ke MK.
Praktisi Hukum Petrus Salestinus menilai, kembalinya Prabowo Subianto untuk ke tiga kalinya dicalonkan sebagai Capres, telah membuka memori publik tentang Rekam Jejak masa lalu.
Terutama dugaan tindakan kriminal dalam peristiwa Penculikan, Penghilangan Kemerdekaan bahkan Nyawa Aktivis Mahasiswa pada Mei 1998 saat Prabowo Subianto berada di puncak karir Militer dengan pangkat Letjen TNI.
"Ketika Prabowo Subianto dan pendukunganya secara terbuka menyatakan menolak Keputusan KPU yang menetapkan keunggulan perolehan suara untuk paslon nomor urut 01 disusul dengan aksi damai yang berujung kerusuhan pada tanggal 21-22 Mei 2019, publik mulai menghubungkan peristiwa berdarah pada Mei 1998 dengan peristiwa kerusuhan pasca KPU mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Pilpres 2019," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (12/6).
BACA JUGA: Memohon, Prabowo Minta Pendukungnya Tak Gelar Aksi di MK
Petrus menduga, ada benang merah antara peristiwa kerusuhan Mei 1998 dengan peristiwa kerusuhan tanggal 21-22 Mei 2019 lalu.
Majalah Tempo Edisi 6 Juni 2019, mengungkap duggan keterlibatan mantan Satgas Tim Mawar dalam aksi 21-22 Mei 2019, setidak-tidaknya Tim Tempo melihat ada kesamaan pola.
"Semangat dan visi untuk mendapatkan kekuasaan melalui cara-cara Inkonstitusional antara peristiwa Mei 1998 dan peristiwa 21-22 Mei 2019, yang dipertontonkan oleh pendukung dan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Faktanya aksi yang disebut damai itu berujung rusuh dan nyaris menimbulkan tragedi berdarah yang meluas pada malam tanggal 21-22 Mei 2019," jelas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.
Petrus menilai, Bareskrim Polri harus mengembangkan Penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana Makar dalam peristiwa 21-22 Mei 2019, dikaitkan dengan Penyidikan kasus kerusuhan Mei 1998 dengan melibatkan Danpuspom TNI.
Pasalnya, ketika peristiwa kerusuhan Mei 1998, mereka melakukan Penyelidikan dan Penyidikan kasus dugaan Perampasan Kemerdekaan dan Penculikan Aktivis Mahasiswa tahun 1998 yang di dalamnya disebut-sebut ada operasi Satgas Tim Mawar.
"Apalagi hingga saat ini belum semua pelaku khususnya di tingkat Pimpinan TNI terutama Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto belum dimintai pertanggungjawaban secara pidana (kecuali pertanggungjawaban secara Etik di hadapan DKPP)," jelas Petrus.
Petrus menganggap, bagi Danpuspom TNI membuka kembali Penyidikan kasus Perampasan Kemerdekaan dan Penculikan Aktivis Mahasiswa pada tahun 1998, menjadi sesuatu yang wajib hukumnya. Karena penyidikan yang dilakukan pada waktu itu baru memproses hukum para pelaku lapangan yang rata-rata berpangkat Perwira Menengah ke bawah.
"Sementara para pelaku tingkat Perwira Tinggi yang memberi perintah belum dituntaskan proses hukumnya hingga sekarang. Padahal berdasarkan pemeriksaan DKPP tanggal 10, 12 dan 18 Agustus 1998 disimpulkan bahwa Prabowo Subianto telah melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 103 KUHPM dan pasal 333 KUHP dan pasal 328 KUHP jo pasal 55 KUHP yaitu Perampasan Kemerdekaan dan Penculikan terhadap Aktivis Mahasiswa," imbuh dia.
BACA JUGA: Kivlan Zen Perintahkan HK Tembak Massa Peserta Aksi Depan Bawaslu
Keputusan DKP Nomor : KEP/03/VIII/1998/DKP, Tanggal 21 Agustus 1998, lanjut Petrus, harus dijadikan referensi atau bukti utama. Karena Keputusan DKP itu merekomendasikan Prabowo Subianto untuk diberhentikan dari dinas militer. Prabowo dinilai terbukti melakukan pelanggaran hukum, etika dan disiplin yang merugikan kehormatan TNI, kehormatan Bangsa dan Negara.
"Oleh karena itu Puspom TNI, harus berinisiatif membuka kembali penyelidikan dan penyidikan atas Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan dan Penculikan yang diduga dilakukan atas perintah Prabowo Subianto, berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi dugaan keterlibatan mantan oknum anggota Satgas Mawar yang disebut-sebut ikut terlibat dalam aksi kerusuhan tanggal 21 - 22 Mei 2019," pungkas Petrus. (Knu)
