Dana Parpol Rp1 Triliun, Uchok Sky: Parpol Untung, Negara Bangkrut!

MerahPutih Politik - Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kembali menolak tegas rencana pemerintah yang akan menyantuni partai politik setiap tahunnya sebesar Rp1 triliun. (Baca: Uchok Sky: Dana untuk Parpol Tak Sampai Rp1 Triliun Per Tahun)

Menurut Uchok, argumentasi yang diajukan partai politik bahwa santunan sebesar Rp1 triliun untuk kaderisasi para anggotanya sangat tidak mendasar dan mengada-ada. Hal tersebut diperparah dengan sistem manajemen keuangan partai politik yang tidak tertata rapi.

"Kalau dikasih Rp1 triliun ya mereka untung dong. Apalagi belanja parpol tidak tercatat secara accounting," kata Uchok saat dihubungi merahputih.com, Jumat (13/3).

Lebih lanjut mantan penggiat demokrasi yang dulu tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menambahkan, selama ini partai politik diam-diam menerima sumbangan dari banyak pihak, baik dari sumbangan perorangan, badan usaha swasta bahkan Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Pemerintah.

Sumbangan-sumbangan yang diterima parpol tersebut sama sekali tidak terdokumentasi dengan baik. Bukan hanya itu parpol juga tidak transparan dalam mengeluarkan dana-dana untuk kegiatan mereka. (Baca: Jhonny Allen Minta Mendagri Jelaskan Kriteria Partai yang Dibiayai Negara)

"Saya katakan manajemen keuangan mereka amburadul. Kalau wacana itu direalisasikan yang jelas mereka (parpol_red) untung dan bangkrutlah uang negara," tandas Uchok.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berniat menyantuni partai politik. Besarannya, cukup menggiurkan di tengah harga beras dan komoditas strategis lainnya melonjak tinggi, negara musti menyantuni dana pada setiap parpol sebesar Rp1 triliun.

Wacana tersebut menuai pro dan kontra. Hampir semua politisi Senayan menyambut baik ide brilian ini. Sebaliknya kalangan akademisi, penggiat demokrasi dan aktivis menolak tegas santunan negara kepada partai politik. (bhd)