Dana Abadi Pendidikan Capai Rp 81,7 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 September 2021
Dana Abadi Pendidikan Capai Rp 81,7 Triliun

PTM. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah terus menyiapkan anggaran untuk mengembangkan kualitas generasi muda masa kini maupun masa depan melalui dana abadi pendidikan yang kini mencapai Rp 81,7 triliun.

"Jika ditambah dari anggaran penelitian, perguruan tinggi dan dana abadi kebudayaan total anggaran itu sudah mencapai Rp 90 triliun," katanya dalam Pembekalan bagi Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) LPDP di Jakarta, Rabu (29/9).

Baca Juga:

Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu Pondok Pesantren di Berbagai Daerah

Ia mengatakan, salah satu langkah mengembangkan kualitas generasi-generasi penerus Bangsa Indonesia adalah melalui diberikannya beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Anggaran yang digunakan untuk memberikan beasiswa LPDP sendiri berada di dalam dana abadi pendidikan tersebut.

Sri menegaskan, pada awalnya LPDP hanya untuk memberikan beasiswa yang mayoritas untuk ke perguruan tinggi di luar negeri sedangkan perguruan tinggi dalam negeri dikelola oleh Kemendikbudristek.

"Sekarang bahkan sudah diperluas untuk penelitian termasuk dalam rangka COVID-19 untuk mendapat vaksin dan program Merdeka Belajar," ujarnya.

Ia menjelaskan, beasiswa ini berasal dari uang negara yang didapat melalui penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga, agar para penerima beasiswa LPDP dapat berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam memajukan Indonesia seperti menciptakan prestasi dan reputasi yang baik.

"Kalian berutang kepada negara. Utang tidak selalu dibayar melalui uang. Utang bisa dibayar dari prestasi, reputasi dan kontribusi terhadap Republik Indonesia," tegasnya.

Salah satu kontribusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan Indonesia dari status middle income country menjadi high income country dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui reformasi pendidikan, jaring pengaman sosial, dan kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: setkab.go.id)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: setkab.go.id)

Menurutnya, mayoritas anak Indonesia masih mengalami stunting serta hanya lulusan sekolah dasar dan menengah sedangkan yang memiliki kesempatan hingga perguruan tinggi hanya 8,5 persen.

"Mereformasi pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial adalah cara untuk memotong tali kemiskinan," katanya.

Sejak LPDP dibentuk, per Juni, sudah terakumulasi dana abadi sebesar Rp 70,1 triliun, dari jumlah awal Rp1 triliun. Dana awal tersebut, terdapat dana abadi pendidikan sebesar Rp 61,1 triliun, dana abadi penelitian Rp 4,99 triliun, dana abadi untuk perguruan tinggi Rp 3 triliun, dan dana abadi untuk kebudayaan Rp 1 triliun. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Sahkan Jajaran Bos Penghimpun Dana Abadi Pembangunan, CEO-nya Eks Dirut Permata

#PTM #Kemenkeu #Sekolah Daring
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Pemerintah resmi melunasi utang BLBI Rp218,3 T ke BI setelah 30 tahun. Hak tagih dan penyitaan aset obligor nakal diambil alih Kemenkeu!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Bagikan