Damaikan Konflik Rohingya, Amnesty Internasional Berharap Pemerintah Myanmar Ambil Langkah Konkret

MerahPutih.com - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut, salah satu cara untuk meredam aksi kekerasan di Rakhine adalah pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mau mengakui tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah.

"Harapannya Aung San Suu Kyi (peraih nobel perdamaian) bisa memberikan ketegasan bahwa yang terjadi di Rakhine itu sesuatu yang salah. Harus ada langkah konkret dari pemerintah Myanmar untuk etnis Rohingya," kata Usman di Jakarta, Kamis (14/9).

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini meyakini, pangkal masalah yang menyebabkan pembantaian muslim Rohingya adalah soal status kewarganegaraan mereka yang hingga kini belum jelas.

"Mengembalikan mereka ke Myanmar, memulihkan, dan memastikan ada pertanggungjawaban. Memulihkan kewarganegaraan mereka, karena itu akar permasalahan," kata Usman.

Rohingya adalah salah satu etnis minoritas di Myanmar. Mereka sudah berada di negara itu selama beberapa generasi di wilayah Rakhine, semacam provinsi di Myanmar.

Namun, pemerintah Myanmar menolak mengakui mereka sebagai warga negaranya. Alih-alih, mereka menyebut Rohingya adalah imigran muslim ilegal asal Banglades.

Selain tak diakui kewarganegaraannya, Rohingya juga tak mendapat akses untuk segala pekerjaan di Myanmar, kecuali segelintir dari orang-orang yang terketuk hati memberi pekerjaan informal.

Sampai saat ini, puluhan ribu muslim Rohingya sudah mengungsi ke daerah perbatasan. Namun, di beberapa negara mereka tidak diterima. (Pon)

Baca berita terkait muslim Rohingya lainnya di: Terungkap, Alasan Myanmar Abaikan Kecaman Dunia Internasional Soal Rohingya