Dalam 6 Bulan Pemerintahan Jokowi Tarik Utang Rp 214,7 Triliun
Penukaran uang. (Foto: MP)
MerahPutih.com - Kementerian Keuangan melansir, realisasi pembiayaan anggaran oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, hingga semester I-2024 mencapai Rp 168,0 triliun atau 32,1 persen dari APBN 2024.
Sementara itu, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp 47,8 triliun, yang digunakan untuk mendukung peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengklaim, pembiayaan utang masih on-track untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Realisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp 648,1 triliun, terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp 206,2 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp 8,5 triliun.
Baca juga:
Pemerintah Kembali Serap Utang Rp 8 Triliun Dari Lelang SBSN
Menkeu memastikan pengelolaan pembiayaan utang dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan dinamika perekonomian dan pasar keuangan.
"Pengelolaan utang juga turut mempertimbangkan kondisi likuiditas Pemerintah serta menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang," katanya.
Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) mengumumkan peringkat kredit jangka panjang Indonesia bertahan pada level BBB, sementara jangka pendek pada A-2 dengan outlook stabil. Hal itu membuktikan Indonesia mampu mengelola utang dengan akuntabel. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Matel Tewas Dikeroyok Tanpa Senjata, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Kebakaran Dekat TMP
Utang Motor Berujung Maut, Dua 'Mata Elang' Tewas Dikeroyok di Dekat Makam Pahlawan
Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Punya Solusi Bayar Utang Kereta Cepat
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi