Daftar UMP 2025 Terbaru di Indonesia: Jawa Tengah Paling Rendah!

ImanKImanK - Jumat, 10 Januari 2025
Daftar UMP 2025 Terbaru di Indonesia: Jawa Tengah Paling Rendah!

Ilustrasi uang rupiah. Foto Freepik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia telah mengumumkan Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Penetapan UMP ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memastikan adanya kesetaraan dalam pemberian upah di setiap provinsi.

Variasi UMP terlihat cukup signifikan, dengan beberapa provinsi mengalami kenaikan besar sementara yang lainnya hanya mengalami perubahan kecil. Provinsi dengan UMP terendah pada tahun 2025 adalah Jawa Tengah, yang menetapkan angka Rp 2.169.348.

Berikut adalah daftar lengkap UMP 2025 di seluruh Indonesia:

Baca juga:

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-52 untuk PDIP

Daftar UMP 2025

UMP 2025

  • Aceh: Rp 3.685.615
  • Sumatera Utara: Rp 2.992.599
  • Sumatera Barat: Rp 2.994.193
  • Sumatera Selatan: Rp 3.681.570
  • Kepulauan Riau: Rp 3.623.653
  • Riau: Rp 3.508.775
  • Lampung: Rp 2.893.069
  • Bengkulu: Rp 2.670.039
  • Jambi: Rp 3.234.533
  • Bangka Belitung: Rp 3.876.600
  • Banten: Rp 2.905.119
  • DKI Jakarta: Rp 5.396.760
  • Jawa Barat: Rp 2.191.232
  • Jawa Timur: Rp 2.305.984
  • Jawa Tengah: Rp 2.169.348

Baca juga:

Hari ini, Megawati Sampaikan Pidato Politik di Peringatan HUT PDIP

  • DI Yogyakarta: Rp 2.264.080
  • Bali: Rp 2.996.560
  • Maluku Utara: Rp 3.408.000
  • Maluku: Rp 3.141.699
  • Sulawesi Tengah: Rp 2.914.583
  • Sulawesi Tenggara: Rp 3.073.551
  • Sulawesi Selatan: Rp 3.657.527
  • Gorontalo: Rp 3.221.731
  • Sulawesi Barat: Rp 3.104.430
  • Kalimantan Barat: Rp 2.878.286
  • Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621

Baca juga:

Jadwal Seleksi PPPK Tahap 2 2025: Cek Tanggal Penting dan Perbedaan PPPK dengan PNS

  • Kalimantan Selatan: Rp 3.496.194
  • Kalimantan Utara: Rp 3.580.160
  • Kalimantan Timur: Rp 3.579.313
  • Papua: Rp 4.285.848
  • Papua Barat: Rp 3.615.000

Faktor Penetapan UMP

Penetapan UMP setiap tahun tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup pekerja, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dihitung berdasarkan survei standar hidup di setiap daerah.

Hal ini menjelaskan mengapa UMP di berbagai provinsi bisa sangat bervariasi, tergantung pada tingkat biaya hidup dan kondisi ekonomi di masing-masing wilayah.

Baca juga:

GWM Tank Studio Hadirkan Brand Experience Hub Pertama di Asia Tenggara

Walaupun Jawa Tengah memiliki UMP terendah pada tahun 2025, keputusan ini tetap mempertimbangkan situasi ekonomi setempat dan kebutuhan kesejahteraan pekerja. Selain itu, pemerintah juga mendorong perusahaan untuk memberikan kesejahteraan lebih kepada pekerja melalui berbagai program tambahan di luar UMP.

UMP yang lebih tinggi di provinsi besar seperti DKI Jakarta, Papua, dan Maluku menggambarkan perbedaan yang signifikan dalam biaya hidup dan kebutuhan ekonomi yang ada di wilayah-wilayah tersebut.

Dengan penetapan UMP 2025, pemerintah Indonesia berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan ekonomi daerah dan kebutuhan hidup layak bagi para pekerja. Meskipun UMP terendah ada di Jawa Tengah, variasi angka UMP ini mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda di setiap provinsi.

#UMP 2025 #UMP #Upah Minimum Provinsi #Jawa Tengah
Bagikan
Ditulis Oleh

ImanK

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta ditolak buruh. Gubernur Pramono Anung menegaskan tidak akan memberi subsidi upah dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Indonesia
Kalah Gede Ketimbang Buruh Panci di Karawang dan Pekerja di Vietnam, Presiden KSPI: Harusnya Gaji UMP Jakarta Rp 6 Juta per Bulan
Saat Gubernur DKI Jakarta hanya memutuskan upah minimum Rp 5,73 juta, menurutnya, hal itu menunjukkan kesenjangan sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Kalah Gede Ketimbang Buruh Panci di Karawang dan Pekerja di Vietnam, Presiden KSPI: Harusnya Gaji UMP Jakarta Rp 6 Juta per Bulan
Indonesia
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Indonesia
Masih Pemulihan Bencana, UMP 2026 Aceh Pakai Skema Kenaikan Terendah Jadi Rp 3,9 Juta
Perwakilan pemerintah Aceh sepakat memakai nilai kenaikan UMP terendah dengan pertimbangan saat ini sedang dalam kondisi bencana yang berdampak luas di 18 kabupaten/kota
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Januari 2026
Masih Pemulihan Bencana, UMP 2026 Aceh Pakai Skema Kenaikan Terendah Jadi Rp 3,9 Juta
Indonesia
KSPI Tolak UMP Jakarta 2026, Desak Revisi agar Mendekati KHL
KSPI menolak UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,72 juta. Buruh mendesak Pemprov DKI merevisi UMP agar mendekati 100 persen KHL.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
KSPI Tolak UMP Jakarta 2026, Desak Revisi agar Mendekati KHL
Indonesia
Penghiliran dan Ketahanan Energi Perlu Meminimalisasi Dampak Sosial
Percepatan penghiliran dan ketahanan energi nasional harus diimbangi dengan meminimalisasi dampak sosial dan ekologis.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Desember 2025
Penghiliran dan Ketahanan Energi Perlu Meminimalisasi Dampak Sosial
Indonesia
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Aksi buruh menolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,72 juta terus berlanjut. Gubernur DKI Pramono Anung menjelaskan dasar penetapan sesuai PP Nomor 49 Tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Desember 2025
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Indonesia
Said Iqbal Tolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta, Sebut Turunkan Daya Beli Buruh
UMP yang ditetapkan Gubernur Pramono lebih rendah Rp 160 ribu ketimbang KHL yang telah diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dwi Astarini - Senin, 29 Desember 2025
Said Iqbal Tolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta, Sebut Turunkan Daya Beli Buruh
Indonesia
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Penetapan UMP Jakarta 2026 mendapat penolakan. Para buruh siap mengambil jalur hukum untuk menolak kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Berita Foto
Aksi Demo Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026 Tak Sesuai KHL
Aksi massa buruh menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).
Didik Setiawan - Senin, 29 Desember 2025
Aksi Demo Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026 Tak Sesuai KHL
Bagikan