Daftar Pimpinan Badan di DPR, Termasuk BAM yang Siap Tampung Aspirasi Rakyat

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 23 Oktober 2024
Daftar Pimpinan Badan di DPR, Termasuk BAM yang Siap Tampung Aspirasi Rakyat

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI telah menetapkan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan (AKD), baik komisi dan badan. Salah satu badan yang kini dimiliki DPR adalah Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang baru terbentuk di periode ini.

"Kita sudah menetapkan pimpinan AKD untuk komisi dan badan-badan di DPR. Termasuk Badan Aspirasi Masyarakat yang dibentuk guna memaksimalkan peran DPR dalam menampung aspirasi rakyat," kata Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, Rabu (23/10).

Adapun badan-badan yang telah ditetapkan DPR ada Badan Musyawarah (Bamus) terdiri 58 anggota, Badan Legislasi (Baleg) memiliki 90 Anggota, Badan Anggaran (Banggar) 105 anggota, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) 19 anggota, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) berjumlah 45 anggota, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) 17 anggota, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) berjumlah 25 anggota, lalu anggota panitia khusus (Pansus) berjumlah 30 orang, dan Badan Aspirasi Masyarakat ada 19 anggota.

Dengan adanya BAM, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap DPR dapat semakin maksimal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.

"Lewat BAM, kita akan menampung semua aspirasi masyarakat sehingga harapan-harapan rakyat bisa tersalurkan dengan optimal lewat DPR yang merupakan penyambung suara rakyat," ungkapnya.

Adapun tugas Badan Aspirasi Masyarakat DPR yaitu menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung, menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat, menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti, dan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD.

BAM juga bertugas melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait, serta menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan meaningfull participation pada setiap tahapan pembahasan RUU. Nantinya BAM ini akan menampung seluruh aspirasi masyarakat, kemudian akan disalurkan kepada komisi serta stakeholder tekait.

Baca juga:

Ketua DPR Puan Maharani Tetapkan Pimpinan AKD DPR Periode 2024-2029

Sementara untuk komisi, DPR pada Selasa (22/10) kemarin telah menetapkan anggota dan pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI. Hari ini DPR akan melanjutkan rapat untuk penetapan komposisi anggota dan pimpinan 2 komisi baru yakni Komisi XII dan XIII.

"Kita sudah menetapkan pimpinan-pimpinan AKD, untuk komisi I sampai dengan XI kemarin, dan hari ini akan dilanjutkan untuk penetapan komisi XII dan XIII," jelas Cucun.

Cucun pun mengatakan, setelah penetapan pimpinan dan anggota dari AKD, maka anggota dewan sudah dapat bekerja aktif menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kewenangan lembaga legislatif.

"Dengan terbentuknya AKD ini, artinya DPR sudah akan aktif bekerja dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," terang Legislator dari dapil Jawa Barat II ini.

Berikut daftar pimpinan Badan di DPR:

Badan Anggaran

Ketua: Said Abdullah (F-PDIP)

Wakil Ketua:

Muhidin Mohamad Said (F-Golkar)

Wihadi Wiyanto (F-Gerindra)

Syarif Abdullah Alkadrie (F-Nasdem)

Jazilul Fawaid (F-PKB)

Baca juga:

Waketum Gerindra Habiburokhman Pimpin Komisi III DPR RI

Badan Legislasi

Ketua: Bob Hasan (F-Gerindra)

Wakil ketua:

Sturman Panjaitan (F-PDIP)

Ahmad Doli Kurnia (F-Golkar)

Martin Manurung (F-Nasdem)

Iman Sukri (F-PKB)

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Ketua : Andreas Eddy Susetyo (F-PDIP)

Wakil Ketua :

Andi Achmad Dara (F-Golkar)

Endipat Wijaya (F-Gerindra)

Idris Salim Aljufri (F-PKS)

Herman Khaeron (F-Demokrat)

Badan Aspirasi Masyarakat

Ketua : Netty Prasetiyani (F-PKS)

Wakil Ketua:

Adian napitupulu (F-PDIP)

Agun Gunandjar Sudarsa (F-Golkar)

Taufiq R Abdullah (F-PKB)

Cellica Nurrachadiana (F-Demokrat)

Mahkamah Kehormatan Dewan

Ketua: Nazarudin Dek Gam (F-PAN)

Wakil Ketua:

TB. Hasanudin (F-PDIP)

Agung Widyantoro (F-Golkar)

R.H. Imron Amin (F-Gerindra)

Habib Aboe Bakar Alhabsyi (F-PKS)

Baca juga:

Pimpinan DPR Tetapkan Komposisi Baleg, Legislator Gerindra jadi Ketua

Badan Urusan Rumah Tangga

Ketua: Rizki Aulia Rahman Natakusumah (F-Demokrat)

Wakil Ketua:

Indah Kurnia (F-PDIP)

Ilham Pangestu (F-Golkar)

Novita Wijayanti (F-Gerindra)

Desy Ratnasari (F-PAN)

Badan Kerjasama Antar Parlemen

Ketua: Mardani Ali Sera (F-PKS)

Wakil Ketua:

Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP)

Ravindra Airlangga (F-Golkar)

Muhammad Husein Fadlulloh (F-Gerindra)

Bramantyo Suwondo (F-Demokrat).

(Pon)

#DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - 1 jam, 55 menit lalu
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Indonesia
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Musibah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 11 Oktober 2025
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Indonesia
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Rencana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Indonesia
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Penghapusan tunggakan ini bertujuan membebaskan peserta BPJS dari utang masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Secara keseluruhan, langkah penghapusan tunggakan ini bukan sekadar upaya untuk meringankan beban finansial
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Indonesia
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Selain itu, tata kelola daerah juga perlu diperbaiki untuk mengatasi kebocoran penerimaan dan belanja
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Indonesia
Viral Penipuan Bakery Gluten Free, DPR Minta Badan POM Bertindak Cepat
Tindakan tersebut tidak hanya menyesatkan konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap bahan tertentu.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Viral Penipuan Bakery Gluten Free, DPR Minta Badan POM Bertindak Cepat
Indonesia
Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber
Nantinya, UU yang baru ini menambahkan dua tugas baru
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber
Indonesia
Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum
Ini kasus menyita perhatian publik dan korbannya banyak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum
Bagikan