COVID-19 Tembus di Atas 1 Juta Kasus, Haruskah Jokowi Minta Maaf?

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 28 Januari 2021
COVID-19 Tembus di Atas 1 Juta Kasus, Haruskah Jokowi Minta Maaf?

Vaksinator Abdul Muthalib menyuntikkan vaksin Sinovac ke lengan kiri Presiden Joko Widodo di lingkungan istana kepresidenan pada Rabu (27/1) (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Pusat dianggap gagal dalam penanganan COVID-19 menyusul angka kasus virus corona di tingkat nasional yang sudah tembus di atas 1 juta.

Dengan demikian, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang pertama kali mencapai satu juta kasus virus COVID-19.

Baca Juga

Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, DPR Sebut Kondisi Indonesia Kritis

Banyak yang bertanya-tanya kapan Presiden Jokowi menyampaikan pemohonan maaf terhadap rakyat Indonesia seperti sejumlah negara-negara dunia ketika penangunangan corona gagal atau kedodoran.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai, bahwa sangat sulit orang Indonesia mengungkapkan permohonan maaf jika dianggap bersalah. Jadi, harus bedakan watak masyarakat tanah air dengan warga dunia.

"Di Indonesia. Tak kenal budaya minta maaf dan mundur," ucap Ujang saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Kamis (28/1).

Tapi menurut dia, Jokowi harus bertanggung jawab ikhwal buruknya penanggulangan kasus COVID-19 di Indonesia. Ia harus dapat mengendalikan virus corona agar tidak terus mengalami lonjakan. Sebab, bila kondisi terus-terusan seperti ini akan berimbas pada sektor lain di antaranya perekonomian.

"Karena mereka diamanahi oleh rakyat untuk mengelola negara ini dengan baik," terangnya.

Presiden Jokowi memberikan pernyataan usai menerima vaksinasi COVID-19 dosis kedua, Rabu (27/1), di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)
Presiden Jokowi memberikan pernyataan usai menerima vaksinasi COVID-19 dosis kedua, Rabu (27/1), di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Ujang pun menganggap, kalau banyak kebijakan penanganan COVID-19 yang dibuat Pemerintah Pusat yang tumpah tindih. Sehingga, penanggulangan kasus corona amburadul dan kasus alami lonjakan.

Lantas kata Ujang, tak serta merta kasus COVID-19 menyalahkan sepenuhnya ke pemerintah. Harus juga adanya kesadaran dari warga dalam disiplin dan melaksanakan protokol kesehatan.

"Kita tak disiplin dan lalai dalam menjaga prokes. Jadi baik pemetintah maupun rakyat. Harus sadar bersama," ungkapnya.

Seperti diketahui, ada sejumlah pimpinan tinggi negara yang menyampaikan permohonan maaf karena mengakui kegagalan dalam membendung virus corona.

Deretan pimpinan negara dunia yang memohon maaf ke publik, sebagai berikut:

- Jepang

Perdana Menteri Yoshihide Suga meminta maaf atas kegagalan pemerintah Jepang memberikan layanan kesehatan ketika dihadapkan gelombang tinggi penularan COVID-19.

- Australia

Perdana Menteri Scott Morrison menyampaikan permintaan maaf karena gagal menangani risiko penularan virus corona di sejumlah panti jompo.

- Israel

Presiden Reuven Rivlin memohon maaf terhadap warganya akibat kegagalan pemerintah menangani pandemi virus corona. penyampaian maaf itu dilakukan pada September 2020 lalu.

- Inggris

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga turut menyampaikan permintaan maaf atas kasus dan kematian akibat virus corona yang terus bertambah. (Asp)

Baca Juga

Pegawai KPK Meninggal Karena COVID-19

#Jokowi #Presiden Jokowi #COVID-19 #Kasus Covid
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Pilih Langsung Rektor UGM untuk Beking Dirinya dari Tudingan Ijazah Palsu
Tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim 'rektor UGM dipilih langsung oleh Jokowi'.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Pilih Langsung Rektor UGM untuk Beking Dirinya dari Tudingan Ijazah Palsu
Indonesia
Gelar Perkara Khusus Kasus Dugaan Ijazah Palsu, Kubu Jokowi Minta Tersangka Segera Disidang
Kubu Jokowi meminta tersangka kasus tudingan ijazah palsu segera disidang. Polda Metro Jaya telah menjadwalkan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu.
Soffi Amira - Minggu, 14 Desember 2025
Gelar Perkara Khusus Kasus Dugaan Ijazah Palsu, Kubu Jokowi Minta Tersangka Segera Disidang
Indonesia
Temui Jokowi di Solo, Dato Tahir Bocorkan Tanggal Peresmian Museum Sains dan Teknologi
Founder dan Chairman Mayapada Group, Dato Sri Tahir, menemui Jokowi di Solo. Ia mengatakan, Museum Sains dan Teknologi diresmikan Maret 2026.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Temui Jokowi di Solo, Dato Tahir Bocorkan Tanggal Peresmian Museum Sains dan Teknologi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Larangan itu disebut terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Jokowi.
Dwi Astarini - Senin, 01 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Indonesia
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Jokowi disebut pernah meresmikan bandara ilegal. Namun, ia menegaskan tidak pernah meresmikan bandara tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Indonesia
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Polda Metro menerima aduan Roy Suryo. Polisi pun segera menggelar perkara khusus dalam kasus hoaks ijazah Jokowi.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
ANRI menegaskan tidak berwenang untuk meminta dokumen yang bakal diarsipkan. ?
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
Bagikan