COVID-19 Tembus di Atas 1 Juta Kasus, Haruskah Jokowi Minta Maaf?

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 28 Januari 2021
COVID-19 Tembus di Atas 1 Juta Kasus, Haruskah Jokowi Minta Maaf?

Vaksinator Abdul Muthalib menyuntikkan vaksin Sinovac ke lengan kiri Presiden Joko Widodo di lingkungan istana kepresidenan pada Rabu (27/1) (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah Pusat dianggap gagal dalam penanganan COVID-19 menyusul angka kasus virus corona di tingkat nasional yang sudah tembus di atas 1 juta.

Dengan demikian, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang pertama kali mencapai satu juta kasus virus COVID-19.

Baca Juga

Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, DPR Sebut Kondisi Indonesia Kritis

Banyak yang bertanya-tanya kapan Presiden Jokowi menyampaikan pemohonan maaf terhadap rakyat Indonesia seperti sejumlah negara-negara dunia ketika penangunangan corona gagal atau kedodoran.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai, bahwa sangat sulit orang Indonesia mengungkapkan permohonan maaf jika dianggap bersalah. Jadi, harus bedakan watak masyarakat tanah air dengan warga dunia.

"Di Indonesia. Tak kenal budaya minta maaf dan mundur," ucap Ujang saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Kamis (28/1).

Tapi menurut dia, Jokowi harus bertanggung jawab ikhwal buruknya penanggulangan kasus COVID-19 di Indonesia. Ia harus dapat mengendalikan virus corona agar tidak terus mengalami lonjakan. Sebab, bila kondisi terus-terusan seperti ini akan berimbas pada sektor lain di antaranya perekonomian.

"Karena mereka diamanahi oleh rakyat untuk mengelola negara ini dengan baik," terangnya.

Presiden Jokowi memberikan pernyataan usai menerima vaksinasi COVID-19 dosis kedua, Rabu (27/1), di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)
Presiden Jokowi memberikan pernyataan usai menerima vaksinasi COVID-19 dosis kedua, Rabu (27/1), di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Ujang pun menganggap, kalau banyak kebijakan penanganan COVID-19 yang dibuat Pemerintah Pusat yang tumpah tindih. Sehingga, penanggulangan kasus corona amburadul dan kasus alami lonjakan.

Lantas kata Ujang, tak serta merta kasus COVID-19 menyalahkan sepenuhnya ke pemerintah. Harus juga adanya kesadaran dari warga dalam disiplin dan melaksanakan protokol kesehatan.

"Kita tak disiplin dan lalai dalam menjaga prokes. Jadi baik pemetintah maupun rakyat. Harus sadar bersama," ungkapnya.

Seperti diketahui, ada sejumlah pimpinan tinggi negara yang menyampaikan permohonan maaf karena mengakui kegagalan dalam membendung virus corona.

Deretan pimpinan negara dunia yang memohon maaf ke publik, sebagai berikut:

- Jepang

Perdana Menteri Yoshihide Suga meminta maaf atas kegagalan pemerintah Jepang memberikan layanan kesehatan ketika dihadapkan gelombang tinggi penularan COVID-19.

- Australia

Perdana Menteri Scott Morrison menyampaikan permintaan maaf karena gagal menangani risiko penularan virus corona di sejumlah panti jompo.

- Israel

Presiden Reuven Rivlin memohon maaf terhadap warganya akibat kegagalan pemerintah menangani pandemi virus corona. penyampaian maaf itu dilakukan pada September 2020 lalu.

- Inggris

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga turut menyampaikan permintaan maaf atas kasus dan kematian akibat virus corona yang terus bertambah. (Asp)

Baca Juga

Pegawai KPK Meninggal Karena COVID-19

#Jokowi #Presiden Jokowi #COVID-19 #Kasus Covid
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Ia akan melayani adanya gugatan tersebut.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Indonesia
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Jokowi mengatakan pergantian Menkeu Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi merupakan hal bagus.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Indonesia
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Jokowi menanggapi polemik UU Perampasan Aset. Ia mengatakan, bahwa sudah tiga kali mengajukan ke DPR saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Indonesia
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Gugatan Baru, Kuasa Hukum: CLS Hanya Bisa Ditujukan kepada Penyelenggara
Penggugat ijazah palsu Jokowi kini mengajukan gugatan baru. Kuasa Hukum Jokowi mengatakan, bahwa gugatan CLS hanya bisa ditujukan kepada penyelenggara.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Gugatan Baru, Kuasa Hukum: CLS Hanya Bisa Ditujukan kepada Penyelenggara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Akibat Sering Kritik Jokowi, Rumah Roy Suryo Dibakar Massa
Sebuah unggahan sempat beredar di TikTok berisi video dengan narasi 'Rumah Roy Suryo Dibakar Massa'
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Akibat Sering Kritik Jokowi, Rumah Roy Suryo Dibakar Massa
Indonesia
Jokowi Menangi Gugatan Wanprestasi Mobil Esemka, Penggugat Masih tak Menyerah
Jokowi memenangi gugatan wanprestasi mobil Esemka. Penggugat Jokowi, Aufaa Luqmana, masih tak menyerah. Ia akan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Jokowi Menangi Gugatan Wanprestasi Mobil Esemka, Penggugat Masih tak Menyerah
Indonesia
Jokowi Menang Gugatan Wanprestasi Mobil Esemka, Penggugat tak Ajukan Banding
Jokowi memenangkan gugatan wanprestasi mobil Esemka. Pihak penguggat, Aufaa Luqmana, tidak akan mengajukan banding dan menghormati keputusan pengadilan.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Jokowi Menang Gugatan Wanprestasi Mobil Esemka, Penggugat tak Ajukan Banding
Indonesia
KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Jokowi: Saya Dukung Kerja KPK
Immanuel Ebenezer atau Noel, merupakan Ketua Relawan Umum Jokowi Mania Nusantara atau Joman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Agustus 2025
KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Jokowi: Saya Dukung Kerja KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Ribuan Rakyat Papua Gelar Aksi Memohon agar Jokowi kembali Menjadi Presiden
Tidak ditemukan informasi dari laman berita kredibel atau akun resmi pemerintahan yang membenarkan klaim tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 18 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Ribuan Rakyat Papua Gelar Aksi Memohon agar Jokowi kembali Menjadi Presiden
Indonesia
Luhut Puji Kekompakan SBY, Jokowi Hingga Prabowo di Tengah Ketidakhadiran Megawati
Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merayakan HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Luhut Puji Kekompakan SBY, Jokowi Hingga Prabowo di Tengah Ketidakhadiran Megawati
Bagikan