Corona Bikin Rakyat Kecil Morat-marit, Puan Ingatkan Pemerintah Jokowi Jangan Tutup Mata

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 23 Maret 2020
Corona Bikin Rakyat Kecil Morat-marit, Puan Ingatkan Pemerintah Jokowi Jangan Tutup Mata

Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI menuntut Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi yang tepat sasaran di tengah pandemi COVID-19. Khususnya, pemerintah diminta jangan tutup mata terhadap kesulitan ekonomi rakyat yang terancam kehilangan pendapatan akibat dampak pandemi saat ini.

"Terutama pada mereka-mereka yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan social distancing, serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan wabah Corona," Ketua DPR Puan Maharani Soekarnoputri, kepada wartawan, Jakarta, Senin (23/3).

Baca Juga:

Presiden Jokowi Tinjau Wisma Atlet Kemayoran

Menurut Puan, kebijakan yang pro-rakyat ini konsekuensi dari dampak ekonomi yang kemungkinan terjadi jika virus corona tak cepat dihentikan penyebarannya. Kata dia, potensi lonjakan harga barang akibat wabah penyakit virus corona yang melanda saat ini sudah ada di depan mata.

Puan menyarankan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Bulog dan BUMN perlu berkoordinasi untuk meningkatkan kekuatan stok pangan dan alat medis pelindung diri akibat lonjakan permintaan dan pembelian barang tersebut.

Baca Juga:

Hadapi Pandemi COVID-19, Ini Prioritas Ekonomi Jokowi

puan ketua dpr
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antara/Istimewa)

Mantan Menko Bidang Pembangunan Manusia Kemanusiaan (PMK) ini mengatakan, pemerintah dan Bank Indonesia harus berkoordinasi untuk meredam pelemahan rupiah. Tak hanya itu, pemerintah harus bisa mengambil langkah-langkah yang terukur dan kredibel untuk memperkuat kepercayaan pasar sehingga dapat meredam kejatuhan nilai tukar rupiah.

Lebih jauh, Ketua DPR menegaskan lembaga legislatif lewat komisi-komisi terkait akan mengawasi penggunaan realokasi anggaran penanganan COVID-19. Saat ini pemerintah mengklaim telah merealokasikan anggaran dalam APBN 2020 Rp62,3 triliun untuk menghadapi wabah COVID-19.

"Agar manfaatnnya sesuai dengan program penanggulangan virus corona serta program penanggulangan dampak ekonominya," tutup putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, partai Presiden Jokowi bernaung. (Knu)

Baca Juga:

Pasien Positif Meningkat Tajam, Jakarta Masuk Status Tanggap Darurat Corona

#Virus Corona #Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Larangan itu disebut terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Jokowi.
Dwi Astarini - Senin, 01 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Indonesia
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Jokowi disebut pernah meresmikan bandara ilegal. Namun, ia menegaskan tidak pernah meresmikan bandara tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Indonesia
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Polda Metro menerima aduan Roy Suryo. Polisi pun segera menggelar perkara khusus dalam kasus hoaks ijazah Jokowi.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
ANRI menegaskan tidak berwenang untuk meminta dokumen yang bakal diarsipkan. ?
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Bobby Nasution viral di medsos karena pernyataan menyinggung ke aparat. Cek kebenaran infonya!
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Akun TikTok 'Voxa File Media' menyebut Roy Suryo mengaku keliru soal ucapannya menuding ijazah Jokowi palsu dan meminta meminta maaf.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Indonesia
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Jokowi merefleksi satu dekade pembangunan Indonesia sekaligus peta jalan menuju intelligence economy, ekonomi berbasis kecerdasan, babak baru persaingan global.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Bagikan