Citra Pembatasan Kebebasan Demokrasi hingga Isu KKN, Alasan Soeharto Ditolak Jadi Pahlawan Nasional

MERAHPUTIH.COM - RENCANA menjadikan Presiden Kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional tengah memicu pro dan kontra. Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) melakukan riset soal setuju tidaknya responden jika Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Riset itu mengungkap ada kelompok yang tak mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional.

"Sebanyak 80,7 persen mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional, sedangkan yang tidak mendukung 15,7 persen dan yang tidak tahu 3,6 persen," kata Hensat dalam siaran langsung akun Youtube-nya, Sabtu (8/11).

Menurut Hensat, sisi yang tidak mendukung Soeharto terbagi menjadi beberapa kelompok. Sebanyak 88 persen responden tidak mendukung Soeharto karena isu praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) selama masa jabatannya. Sebanyak 82,7 persen responden tidak mendukung karena Soeharto dianggap membungkam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Lalu, 79,6 persen menolak karena Soeharto merupakan pelanggar HAM dan 61,3 persen beralasan Soeharto terlibat dalam kasus intimidasi beberapa pihak dalam peristiwa kontroversial.

Hensat menjelaskan, berdasarkan survei tersebut, masyarakat setuju dengan pengusungan Soeharto jadi pahlawan nasional karena beberapa hal.

Baca juga:

Soeharto Diusulkan Pahlawan Nasional, Titiek Sebut Satu Fraksi DPR Menolak

Tercatat ada 78 persen orang mendukung dengan alasan dianggap berhasil membawa Indonesia menjadi swasembada pangan. Selain itu, 77,9 persen juga mendukung dengan alasan Soeharto dinilai berhasil melakukan pembangunan untuk bangsa. Selanjutnya, 63,2 persen masyarakat mendukung dengan alasan Soeharto dinilai berhasil menghadirkan sekolah dan sembako murah dan 59,1 persen dengan alasan stabilitas politik yang baik.

Hensat berharap seluruh pandangan masyarakat ini dapat diperhitungkan sehingga keputusan yang diambil pemerintah nantinya merupakan jalan tengah yang tepat. "Ini merupakan alasan alasan yang sangat krusial bagi sejarah Indonesia. Jangan hanya dilihat banyak yang setuju, tapi dilihat juga yang tidak setuju," kata Hensat.

Survei yang dilakukan Kedai Kopi dilakukan dari 5 November 2025 hingga 7 November 2025. Survei itu dilakukan dengan metode Computerized Assited Self Interview (CASI) dengan responden 1.231 di seluruh Indonesia. Usia responden dalam penelitian ini dari 17 sampai 60 tahun.(knu)

Baca juga:

Soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan, Putri Gus Dur: Ada Jejak Panjang Pelanggaran HAM hingga Korupsi