Charta Politika: Romahurmuziy Ditangkap KPK, Elektabilitas PPP Merosot Tajam

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 04 April 2019
Charta Politika: Romahurmuziy Ditangkap KPK, Elektabilitas PPP Merosot Tajam

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Charta Politika Indonesia merilis survei elektabilitas partai politik peserta pemilu 2019. Hasilnya, elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merosot tajam lantaran eks ketua umumnya Romahurmuziy (Romi) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Riset Charta Politika Muslimin mengatakan, elektabilitas PPP hanya 2,4 persen. Padahal, pada Pemilihan Legislatif 2014 lalu, partai berlambang Kabah itu memperoleh suara 6,5 persen.

Direktur Riset Charta Politika Muslimin sedang memaparkan hasil survei terhadap partai politik di Pemilu 2019 (MP/Ponco Sulaksono)
Direktur Riset Charta Politika Muslimin sedang memaparkan hasil survei terhadap partai politik di Pemilu 2019 (MP/Ponco Sulaksono)

"Ada partai lama yang relatif turun, yaitu PPP. Kalau dilihat angkanya dari 4,3 kemudian 3,6 kemudian (sekarang) 2,4 persen," kata Muslimin di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/3).

Menurut Muslimin, penangkapkan Romi oleh KPK menjadi faktor penurunan perolehan suara PPP. Dengan persentase 2,4 persen partai berbasis Islam itu diprediksi tak lolos Parlementery Thereshold (PT)

BACA JUGA

Gerindra Percaya Diri Prabowo-Sandi Raup 70 Persen Suara dari Sukabumi

Elektabilitas Prabowo Mentok, Kubu Jokowi Duga Rakyat Jengah dengan Ucapannya

Anies Bongkar Penyebab Banjir di Kawasan Pancoran

"Terutama ketika ketua umumnya kena OTT KPK. Kebetulan survei kita dilakukan saat OTT. Penurunan ini sedikit banyak berpengaruh karena ketumnya terkena OTT," ungkap Muslimin.

Romi bersama dua orang lainnya yakni, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemena Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag.

Muafaq dan Haris diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Adapun, Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy. Foto: MP/Ponco

Survei nasional Charta Politika dilakukan pada 19-25 Maret 2019 dengan melibatkan 2000 responden yang tersebar di 34 Provinsi. Sampel ditarik secara multistage random sampling dengan margin of error 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Pon)

#Komisi Pemberantasan Korupsi #Muhammad Romahurmuziy #Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
Dualisme PPP Selesai, Mardiono Jadi Ketua Umum, Agus Waketum dan Taj Yasin Duduki Kursi Sekjen
Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto bersepakat untuk islah atau berdamai terkait perebutan kursi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar X pada 27-28 September lalu.
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Dualisme PPP Selesai, Mardiono Jadi Ketua Umum, Agus Waketum dan Taj Yasin Duduki Kursi Sekjen
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Namanya Masuk Bursa Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja
Jokowi menolak halus tawaran calon ketua umum PPP tersebut
Frengky Aruan - Jumat, 06 Juni 2025
Namanya Masuk Bursa Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja
Indonesia
Jelang Muktamar Pemilihan Ketum Baru, Kader PPP Minta Ketua Majelis Partai Romahurmuziy Dievaluasi
Pria yang akrab disapa Rommy itu dianggap mayoritas kader PPP DKI Jakarta sudah membuat sejumlah pernyataan blunder.
Frengky Aruan - Rabu, 04 Juni 2025
Jelang Muktamar Pemilihan Ketum Baru, Kader PPP Minta Ketua Majelis Partai Romahurmuziy Dievaluasi
Indonesia
Aksi Rommy Tawarkan Kursi Ketum ke Mentan Amran, Dikritik Elit DPP PPP
Aksi Rommy membujuk pihak luar menjadi ketua umum partai itu disebut tidak etis oleh Waketum PPP Rusli Effendi, seolah-olah ini merupakan barang dagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Mei 2025
Aksi Rommy Tawarkan Kursi Ketum ke Mentan Amran, Dikritik Elit DPP PPP
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Bagikan