Suap Meikarta

CEO Lippo Group James Riady Akui Pernah Bertemu Bupati Bekasi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 30 Oktober 2018
CEO Lippo Group James Riady Akui Pernah Bertemu Bupati Bekasi

CEO Lippo Group James Riady usai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - CEO Lippo Group James Riady rampung menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putra Taipan Mochtar Riady itu diperiksa sebagai saksi dalam dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.

James mengakui pernah bertemu dengan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, di kediaman Neneng, Cikarang Timur. Dia mengklaim pertemuan itu hanya untuk menjenguk usai Neneng melahirkan di akhir 2017.

"Benar saya ada bertemu sekali dengan Ibu Bupati, ya itu pada saat beliau baru saja melahirkan," kata James di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/10).

Sebelum berkunjung ke rumah Neneng, James mengaku tengah berada di Lippo Cikarang. Ketika itu dirinya diberitahu Neneng melahirkan. Dia pun mengaku tak tahu bila bupati Bekasi seorang perempuan.

Menurut James, pertemuan dengan Neneng merupakan kali pertama. Orang nomor satu di Lippo Group itu mengaku hanya mengucapkan selamat kepada Neneng.

"Karena itu waktu saya diajak untuk mampir, hanya sekedar mengucapkan selamat saja. Saya mampir ke rumah beliau, mengucapkan selamat," ungkap James.

james riady
CEO Lippo Group James Riady memenuhi panggilan penyidik KPK, Selasa (30/10) MP/Ponco Sulaksono

James mengklaim tak ada pembicaraan mengenai izin proyek pembangunan Meikarta saat bertemu dengan Neneng. Dia juga mengatakan tak ada pembahasan bisnis dengan Neneng. "Tidak ada pembicaraan lain, tidak ada pembicaraan izin, tidak membicarakan bisnis atau apapun dengan beliau," pungkasnya.

Sebelumnya, Neneng mengakui pernah bertemu James, sebelum kasus dugaan suap izin proyek Meikarta terbongkar. Meikarta merupakan proyek hunian masa depan milik Lippo Group, yang digarap lini bisnisnya PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). "(Iya) sudah (pernah bertemu dengan CEO Lippo Group James Riady)," kata Neneng sebelum diperiksa.

Usai diperiksa Neneng mengatakan pertemuan dengan James membicarakan masalah umum. Saat disinggung apakah dalam pertemuan dengan James turut membahas masalah izin proyek Meikarta, Neneng hanya menganggukan kepalanya.

Kawasan Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.

Dalam kasus suap Meikarta ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta. Mereka di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasindan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Adapun, Neneng dan anak buahnya di Kabupaten Bekasi diduga menerima suap Rp7 miliar dari Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group. (Pon)

#Lippo Grup #KPK #James Riady #Suap Meikarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Waketum PSI Ogah Komentari Penyitaan Uang Rp3,5 M dari Ahmad Ali oleh KPK, tak Mau Urusi Elite
Menegaskan kasus tersebut berjalan sebelum Ahmad Ali masuk PSI.
Dwi Astarini - Sabtu, 12 September 2026
Waketum PSI Ogah Komentari Penyitaan Uang Rp3,5 M dari Ahmad Ali oleh KPK, tak Mau Urusi Elite
Indonesia
KPK Akui Pernah Segel Ruang Kerja Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, Begini Kelanjutannya!
Pembongkaran misteri segel KPK yang hilang di ruang Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama. Simak pengakuan mengejutkan KPK dan daftar 8 tersangka korupsi!
Wisnu Cipto - Kamis, 10 September 2026
KPK Akui Pernah Segel Ruang Kerja Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, Begini Kelanjutannya!
Indonesia
KPK Periksa Ahmad Ali, Dalami Jasa Pengamanan dan Aliran Uang Batu Bara di Kukar
KPK mendalami keterangan Ahmad Ali terkait jasa pengamanan dan dugaan aliran uang dalam perkara gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 September 2026
KPK Periksa Ahmad Ali, Dalami Jasa Pengamanan dan Aliran Uang Batu Bara di Kukar
Indonesia
KPK Dorong RUU Perampasan Aset Atur Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan di LHKPN
KPK mendorong RUU Perampasan Aset mengatur harta pejabat yang tidak dilaporkan dalam LHKPN dapat dirampas melalui mekanisme NCB.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 September 2026
KPK Dorong RUU Perampasan Aset Atur Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan di LHKPN
Indonesia
Eks Wamen Silmy Karim Gugat Praperadilan Penyitaan Asetnya, Total Rp 150 Miliar dari Mobil Sport, Moge, Hingga Valas
Kasus bermula dari OTT KPK pada 2–3 Juni 2026 yang menangkap 18 orang, termasuk Silmy yang kemudian menyerahkan diri.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Eks Wamen Silmy Karim Gugat Praperadilan Penyitaan Asetnya, Total Rp 150 Miliar dari Mobil Sport, Moge, Hingga Valas
Indonesia
KPK Soroti Penurunan Indeks Integritas Pemkot Bengkulu, Pengawasan APBD Rp 1,2 Triliun Diperkuat
Penurunan terjadi pada dua instrumen yang digunakan KPK untuk memetakan risiko korupsi, yakni Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
KPK Soroti Penurunan Indeks Integritas Pemkot Bengkulu, Pengawasan APBD Rp 1,2 Triliun Diperkuat
Indonesia
KPK Telaah Kesaksian Gus Alex soal Permintaan Uang 24 Anggota Panja Komisi VIII DPR
KPK menelaah kesaksian Gus Alex soal permintaan uang dari 24 anggota Panja Komisi VIII DPR saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
KPK Telaah Kesaksian Gus Alex soal Permintaan Uang 24 Anggota Panja Komisi VIII DPR
Indonesia
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp774,31 miliar. Dengan tambahan ini, pagu anggaran KPK 2027 naik menjadi Rp2,22 triliun untuk mendukung pemberantasan korupsi
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Indonesia
Kebakaran Terjadi di Basement Gedung KPK, Api Berhasil Dipadamkan
Basement gedung KPK mengalami kebakaran, Sabtu (29/8). Sebanyak 14 petugas pemadam dikerahkan ke lokasi.
Soffi Amira - Sabtu, 29 Agustus 2026
Kebakaran Terjadi di Basement Gedung KPK, Api Berhasil Dipadamkan
Indonesia
Hakim Tolak Eksepsi Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
Majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. 

Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Hakim Tolak Eksepsi Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
Bagikan