Cegah Radikalisme, Akun Media Sosial Mahasiswa akan Dipantau

MerahPutih.Com - Kasus penggeledahan dan penangkapan terduga teroris di Gelanggang Mahasiswa Universitas Riau oleh Tim Densus 88, mengetengahkan potensi mahasiswa terpapar paham radikal.

Sebelumnya, seorang mahasiswi drop out dari IAIN Tulungagung dideportasi dari Suriah lantaran diduga bergabung dengan kelompok teroris ISIS.

Meski hanya yang ditangkap itu alumni dan mahasiswa drop out, namun perlu diwaspadai pengaruhnya terhadap para mahasiswa aktif.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) membidik cara pencegahan mahasiswa dari paham radikal dengan memantau aktivitas para mahasiswa di media sosial. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pihaknya akan memantau media sosial mahasiswa untuk mencegah radikalisme di kampus.

"Kami melakukan pendataan, baik pada dosen maupun mahasiswa. Nomor telepon seluler dosen kami catat begitu juga dengan media sosial mahasiswa akan didata. Kami akan catat semua," ujar Nasir di Jakarta, Senin (4/6).

Menurut Nasir apa yang dilakukan oleh pihaknya bukan untuk membatasi gerak insan akademis, namun untuk mencegah berkembangnya radikalisme di kampus. Bahkan apa yang akan dilakukan oleh pihaknya bukan berarti menggangu kerahasiaan mahasiswa.

Nasir sebagaimana dilansir Antara menambahkan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya agar radikalisme tidak berkembang di kampus. Pascadiberlakukannya Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK), terjadi kekosongan aktivitas mahasiswa di kampus.

Akibatnya, kata Menristekdikti, kekosongan tersebut diisi oleh kelompok radikal.

"Kami bikin sejumlah kegiatan mulai dari bela negara dan juga wawasan kebangsaan. Bahkan setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang, kami bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)," ujar dia.

Nasir menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Universitas Riau, dapat juga terjadi di sejumlah universitas yang ada di Tanah Air. Potensinya, kata dia, besar.

Dalam kesempatan tersebut, Nasir juga menegaskan bahwa kampus bukan berarti harus steril dimasuki senjata laras panjang.

"Mau laras panjang atau pendek, jika mengganggu keamanan kami persilahkan," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Nasir juga meminta agar rektor universitas mengawasi kegiatan yang ada di kampus.

Sebanyak tiga orang terduga teroris, masing-masing berinisial Z, B, dan K ditangkap tim gabungan di Gedung Gelanggang Mahasiswa, Kampus Fisip, Universitas Riau, Sabtu (2/6) siang.

Ketiga terduga tersebut masing-masing merupakan alumni jurusan Pariwisata, Komunikasi dan Administrasi Negara tahun angkatan 2002 hingga 2005 di Fisip, Universitas Riau.

Dari tangan ketiganya, polisi menyita empat unit bom rakitan yang memiliki daya ledak tinggi. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah bahan pembuat bom dari gedung yang sejatinya merupakan sekretariat bersama kelembagaan mahasiswa tersebut.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam kesempatan yang berbeda mendorong Kemenristekdikti serta Kemendikbud dapat bermitra dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menangkal dan mengikis paham radikalisme yang memapar di kampus.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, mengatakan hal itu di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, menanggapi tertangkapnya tiga orang terduga teroris di Pekanbaru, Riau.

Menurut Bamsoet, berdasarkan penelitian BNPT, radikalisme telah masuk ke sejumlah perguruan tinggi di DKI Jakarta hingga Jawa Timur.

"Pimpinan DPR RI mendorong Kemenristekdikti dan Kemendikbud bekerja sama dengan BNPT untuk mengadakan kegiatan-kegiatan bertema nasionalisme di sekolah maupun universitas, guna meningkatkan cinta tanah air dan sikap bela negara pada generasi muda," ujarnya.

Bamsoet mengimbau para rektor mengarahkan para mahasiswa dan mahasiswi di perguruan tinggi yang mereka pimpin untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dapat membangun sikap cinta tanah air dan bela negara, seperti kegiatan bertema nasionalisme di sekolah dan kampus.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: KPK Sebut RKUHP Akan Persulit Kerja Pemberantasan Korupsi