Cegah Generasi Hancur, DPRD DKI Usul Kopassus Bantu Polisi Pantau Tawuran di Jakarta

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 29 April 2025
Cegah Generasi Hancur, DPRD DKI Usul Kopassus Bantu Polisi Pantau Tawuran di Jakarta

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji (DPRD DKI Jakarta)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dalam mengatasi maraknya kasus tawuran di ibu kota. Terlebih, pelaku tawuran saat ini didominasi oleh anak-anak sekolah.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji bahkan secara khusus berharap keterlibatan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk membantu kepolisian dan Pemprov DKI dalam menekan angka tawuran.

“Karena itu saya berharap Kopassus bisa membantu Kepolisian tentu juga membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan kasus tawuran,” ujar Ongen, Senin (28/4).

Baca juga:

DKI Jakarta Buka Lima Ruang Publik 24 Jam sebagai Upaya Pencegahan Tawuran Remaja

Keprihatinannya semakin mendalam mengingat tawuran masih terjadi bahkan di momen penting seperti Idulfitri, serta insiden mengerikan di Otista yang menunjukkan aksi kekerasan terorganisir terhadap warga sipil.

Politisi Partai NasDem ini khawatir dampak negatif tawuran terhadap generasi muda, yang seharusnya menjadi penerus bangsa.

Ia menekankan bahwa jika dibiarkan, generasi muda bisa hancur akibat pengaruh tawuran yang melibatkan anak di bawah umur dan sudah mengarah pada tindakan kriminal yang mengancam keamanan negara.

Baca juga:

Viral Video Tawuran Remaja di Jalan Kyai Tapa Jakbar, Polisi Catat Nomor Pelat Motor yang Terlibat

Oleh karena itu, Ongen mengusulkan agar Kopassus turut berperan aktif dalam menekan kasus tawuran, salah satunya melalui pemantauan media sosial.

Ia menjelaskan bahwa tawuran saat ini tidak lagi sekadar perkelahian biasa, tetapi telah merambah dunia digital, sehingga pemantauan daring dapat membantu mencegah terjadinya aksi tawuran.

#Tawuran #Tawuran Pemuda #DPRD DKI Jakarta #Ongen Sangaji
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan