Cegah Generasi Hancur, DPRD DKI Usul Kopassus Bantu Polisi Pantau Tawuran di Jakarta

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji (DPRD DKI Jakarta)
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dalam mengatasi maraknya kasus tawuran di ibu kota. Terlebih, pelaku tawuran saat ini didominasi oleh anak-anak sekolah.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji bahkan secara khusus berharap keterlibatan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk membantu kepolisian dan Pemprov DKI dalam menekan angka tawuran.
“Karena itu saya berharap Kopassus bisa membantu Kepolisian tentu juga membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan kasus tawuran,” ujar Ongen, Senin (28/4).
Baca juga:
DKI Jakarta Buka Lima Ruang Publik 24 Jam sebagai Upaya Pencegahan Tawuran Remaja
Keprihatinannya semakin mendalam mengingat tawuran masih terjadi bahkan di momen penting seperti Idulfitri, serta insiden mengerikan di Otista yang menunjukkan aksi kekerasan terorganisir terhadap warga sipil.
Politisi Partai NasDem ini khawatir dampak negatif tawuran terhadap generasi muda, yang seharusnya menjadi penerus bangsa.
Ia menekankan bahwa jika dibiarkan, generasi muda bisa hancur akibat pengaruh tawuran yang melibatkan anak di bawah umur dan sudah mengarah pada tindakan kriminal yang mengancam keamanan negara.
Baca juga:
Viral Video Tawuran Remaja di Jalan Kyai Tapa Jakbar, Polisi Catat Nomor Pelat Motor yang Terlibat
Oleh karena itu, Ongen mengusulkan agar Kopassus turut berperan aktif dalam menekan kasus tawuran, salah satunya melalui pemantauan media sosial.
Ia menjelaskan bahwa tawuran saat ini tidak lagi sekadar perkelahian biasa, tetapi telah merambah dunia digital, sehingga pemantauan daring dapat membantu mencegah terjadinya aksi tawuran.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
