Cegah Generasi Hancur, DPRD DKI Usul Kopassus Bantu Polisi Pantau Tawuran di Jakarta
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji (DPRD DKI Jakarta)
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dalam mengatasi maraknya kasus tawuran di ibu kota. Terlebih, pelaku tawuran saat ini didominasi oleh anak-anak sekolah.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji bahkan secara khusus berharap keterlibatan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk membantu kepolisian dan Pemprov DKI dalam menekan angka tawuran.
“Karena itu saya berharap Kopassus bisa membantu Kepolisian tentu juga membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan kasus tawuran,” ujar Ongen, Senin (28/4).
Baca juga:
DKI Jakarta Buka Lima Ruang Publik 24 Jam sebagai Upaya Pencegahan Tawuran Remaja
Keprihatinannya semakin mendalam mengingat tawuran masih terjadi bahkan di momen penting seperti Idulfitri, serta insiden mengerikan di Otista yang menunjukkan aksi kekerasan terorganisir terhadap warga sipil.
Politisi Partai NasDem ini khawatir dampak negatif tawuran terhadap generasi muda, yang seharusnya menjadi penerus bangsa.
Ia menekankan bahwa jika dibiarkan, generasi muda bisa hancur akibat pengaruh tawuran yang melibatkan anak di bawah umur dan sudah mengarah pada tindakan kriminal yang mengancam keamanan negara.
Baca juga:
Viral Video Tawuran Remaja di Jalan Kyai Tapa Jakbar, Polisi Catat Nomor Pelat Motor yang Terlibat
Oleh karena itu, Ongen mengusulkan agar Kopassus turut berperan aktif dalam menekan kasus tawuran, salah satunya melalui pemantauan media sosial.
Ia menjelaskan bahwa tawuran saat ini tidak lagi sekadar perkelahian biasa, tetapi telah merambah dunia digital, sehingga pemantauan daring dapat membantu mencegah terjadinya aksi tawuran.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun