Cederai Kepercayaan Partai, Politisi PKS Desak Ridwan Kamil “Bertobat”

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 08 Juni 2017
Cederai Kepercayaan Partai, Politisi PKS Desak Ridwan Kamil “Bertobat”

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kiri) (ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Ketua Departemen Pembinaan Badan Legislatif Daerah DPP Partai Keadilan Sejahtera Haris Yuliana mengimbau kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk "bertobat" karena sikap politiknya yang dinilai mencederai kepercayaan PKS kepada pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut.

"Disuruh tobat saja, karena urusan tobat ini kan ibaratnya saya berteman dengan anda, pertemanan ini harus dijaga lah," kata Haris Yuliana, usai tampil sebagai pemateri pada diskusi publik yang diadakan oleh Jabar Development Studies Centre (JDSC) di Hotel Horison Bandung, Kamis malam (8/6).

PKS memiliki andil besar dalam langkah politik seorang Ridwan Kamil, yakni menjadi salah satu partai yang mendukung dan mengantarkan Ridwan Kamil menjadi Wali Kota Bandung pada Pilwakot Bandung 2013-2018.

"Emil yang dulu dekat sekarang kan punya sikap sendiri, ya sudah lah," kata Haris yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat ini.

Ia menilai wajar pilihan politik Ridwan Kamil yang menerima pinangan Partai Nasdem menjadi Cagub Jabar 2018 namun ada etika politik yang harus dihormati oleh orang nomor satu di Kota Bandung tersebut kepada PKS terkait pilihan politiknya tersebut.

"Pilihan politik itu sesuatu yang wajar, tapi sebagai teman kalau tidak dikasih tahu, kan sakit hatinya di sana. Tidak ada kabar apapun, tapi kan ada tata kramanya. PKS senasib dengan Gerindra terkait sikap politik Emil," kata dia.

Sebelumnya, Partai Gerindra membuka peluang untuk Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terkait pengusungan kandidat calon kepala daerah di Pilgub Jabar asalkan pria yang akrab disapa Emil tersebut "insaf".

"Jadi kalau memang Ridwan Kamil itu bisa insaf dan kembali ke jalan yang benar maka Partai Gerindra bisa terbuka," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono, di Kota Bandung, Selasa (6/6).

Ia menegaskan kemungkinan besar Partai Gerindra tidak akan mengusung sosok Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018.

"Sejauh ini memang Partai Gerindra kelihatannya sudah hampir pasti tidak mendukung (Ridwan Kamil)," kata Ferry.

Sumber: ANTARA

#Ridwan Kamil #Politisi PKS #PKS #Pilgub Jabar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kematian Badak Jawa Musofa Harus Contoh, Pemidahan Jangan Jadi Kepunahan
Setiap kebijakan terkait konservasi badak jawa benar-benar mengutamakan keselamatan satwa dan tidak justru memperbesar risiko kepunahan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 22 November 2026
Kematian Badak Jawa Musofa Harus Contoh, Pemidahan Jangan Jadi Kepunahan
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Bagikan