Eddy Flo
MerahPutih.Com - Banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para kepala daerah pada 2018 menjadi salah satu catatan hukum akhir tahun DPP PDI Perjuangan.
Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, menyoroti sistem pilkada langsung berbiaya mahal yang dinilai menjadi salah satu faktor maraknya korupsi oleh kepala daerah.
"Di kampung saya, Tobasa, orang mau jadi bupati itu setidaknya butuh Rp 30 M. Sementara gaji bupati itu Rp 5 sampai 10 juta dan tunjangan serta dana taktis Rp 50 sampai 70 juta per bulan. Bagaimana dia bayarnya (pengeluaran Rp 50 M)?" kata Trimedya dalam Peluncuran Buku Catatan Hukum Akhir Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (20/12).
Di penghujung tahun ini, Trimedya mengajak seluruh pihak untuk berefleksi apakah sistem pemilu langsung berbiaya mahal yang sudah dilakukan selama ini sudah tepat atau tidak. Termasuk pemilu sistem pemilihan calon anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka.
“Apakah perlu dipertimbangkan kembali pemilihan lewat anggota Dewan?” kata politikus asal Tapanuli ini.
Dalam kesempatan itu, Trimedya kembali menegaskan komitmen PDI Perjuangan dalam pemberantasan korupsi. Ini dibuktikan dengan pemecatan seketika oleh Ketum Megawati Soekarnoputri terhadap kader yang terjerat korupsi.
“Ibu ketum selalu mengingatkan, survei-survei sekarang (yang memenangkan PDI Perjuangan) tidak ada gunanya kalau banyak kader-kader yang kena OTT KPK,” ujarnya.
Lebih lanjut, Trimedya meminta Polri dan Kejaksaan bisa mengikuti kinerja baik KPK dalam pemberantasan korupsi.
“Kinerja Kejaksaan dari sejak Jaksa Agung Prasetyo dilantik tidak ada peningkatan yang luar biasa. Kepolisian justru ada perbaikan di bawah kepemimpinan Pak Tito Karnavian. Sekarang banyak orang kecewa tidak bisa tiitpkan anak dan saudaranya masuk polisi, dan itu baik,” kata Trimedya.
Meski sejumlah kepala daerah asal PDI Perjuangan terkena OTT KPK, Trimedya tetap mengapresiasi kinerja lembaga suprebody tersebut. Namun, dia mengingatkan agar KPK tidak hanya gencar dalam penindakan, tetapi juga pencegahan dengan cara memberikan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi kepada kader-kader parpol.
Di musim kampanye ini, Trimedya juga berharap, Polri bersama TNI bisa terus bersinergi menjaga keamanan. “Utamanya pada masa krusial, Februari sampai April,” ujarnya.
Trimedya mengatakan, hiruk pikuk politik belakangan ini tidak terlepas dari masa kampanye pemilu kali ini yang panjang, yakni tujuh bulan. Menurutnya, kampanye maksimal cukup dua bulan.
“Selain cost makin besar, kemungkinan terjadinya distabilitas juga semakin besar," ujarnya.(Fdi)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Priyo Sebut Dalam Diri Prabowo Ada Dua Energi Besar, Bung Karno dan Soeharto
