Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan melakukan perubahan penting yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
Salah satu pokok perubahan penting yang tertuang dalam Pertaturan Dirjen Pajak itu adalah mewajibkan penyampaian SPT melalui e-Filing. Hal itu dilakukan guna meringankan beban administrasi wajib pajak sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kemudahan berusaha.
“Berdasarkan PER-02 ini Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar wajib menyampaikan SPT Tahunan, SPT Masa PPh Pasal 21 / 26, serta SPT Masa PPN melalui e-Filing,” tulis siaran pers Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jumat (8/2).
Selain bagi para Wajib Pajak tersebut, kewajiban penyampaian SPT melalui e-Filing juga berlaku bagi Wajib Pajak tertentu antara lain Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) terhadap lebih dari 20 karyawan, wajib menggunakan e-Filing untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26; dan Pengusaha Kena Pajak, wajib menggunakan e-Filing untuk menyampaikan SPT Masa PPN.
Apabila Wajib Pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT melalui e-Filing ternyata menggunakan cara lain seperti menyampaikan secara langsung atau mengirimkan via pos, SPT yang disampaikan tidak dapat diterima.
"Dan harus dikembalikan kepada Wajib Pajak," Tulis Dirjen Pajak. (*)
