Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Asumsi laju inflasi tahun depan yang dipatok kisaran 2 sampai 4 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) tahun 2023, yang diajukan pemerintah pada DPR.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, asumsi tersebut, masih cukup realistis, meski ada dinamika yang sering muncul secara sangat tiba-tiba.
Baca Juga:
Pemerintah Yakin Inflasi Pangan 2022 Terkendali
Ia mengakui, peningkatan harga komoditas global sangat terlihat dampaknya terhadap inflasi di berbagai negara seperti Amerika Serikat 8,4 persen, Inggris 9 persen, dan Eropa di atas 7 persen.
"Inflasi di berbagai negara emerging juga meningkat di atas 7-8 persen, bahkan double digit seperti Argentina mencapai 58 persen dan Turki 70 persen pada April 2022," katanya.
Ia menegaskan, tekanan inflasi domestik turut terlihat yakni pada April 2022 mencapai 3,5 persen, namun masih relatif lebih rendah dibandingkan berbagai negara maju maupun emerging. Di sisi lain, berbagai lembaga internasional memperkirakan bahwa harga komoditas akan mulai melandai dan lebih rendah pada tahun depan.
Sri mengatakan, laju inflasi global tahun depan pun diperkirakan lebih rendah dibanding tahun ini akibat pengetatan moneter yang mengendalikan sisi permintaan dan mulai meredanya boom commodity.
"Pemerintah berusaha mengendalikan laju inflasi salah satunya melalui pemberian subsidi untuk mempertahankan harga jual BBM, LPG dan listrik agar tidak sepenuhnya naik akibat kenaikan harga global," katanya.
Ia menegaskan, APBN berperan sebagai shock absorber yaitu melindungi masyarakat agar daya belinya tidak tergerus dan melindungi momentum pemulihan ekonomi agar tetap terjaga.
"Oleh karena itu untuk tahun ini kami meminta persetujuan DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan di atas Rp 520 triliun," katanya. (Asp)
Baca Juga:
Tekanan Inflasi Pada Juni dan September 2022 Diprediksi Menurun
