Cara Menteri ATR Hadapi Mafia Tanah: Jerat TPPU dan Dimiskinkan

MerahPutih.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid berkomitmen melawan para mafia tanah. Salah satu caranya ialah pemiskinan terhadap mafia tanah.

"Bagaimana kita menghadapi mafia tanah ini? Bapak-bapak, sekalian tentunya kita tidak bisa mentolerir adanya mafia tanah," kata Nusron dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

Politikus Golkar itu mengamati terdapat tiga unsur dalam operasi mafia tanah. "Yang pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Yang nomor dua adalah pemborong tanah pasti ambil kepentingan," tutur Nusron.

"Yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung. Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT, oknum notaris," imbuh Kepala BPN itu.

Baca juga:

Sindikat Mafia Tanah di Bekasi Kembali Terbongkar, Kali Ini Sebabkan Kerugian sampai Miliaran Rupiah

Oleh karena itu, Nusron bakal membahasnya dengan Kejaksaan Agung, Polri dan Pusat Pelaporan dam Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna memberangus mafia tanah. Ia mempertimbangkan upaya pemiskinan terhadap mafia tanah.

"Apa treatment-nya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," ujar Nusron.

Nusron meyakini mafia tanah tak hanya bisa dikenakan delik pidana umum, tetapi dapat dijerat pasal berlapis, termasuk tindak pidana korupsi dan delik tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, dia merasa tidak puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum saja ketika kasusnya melibatkan penyelenggara negara.

Baca juga:

Nusron Wahid Diminta Perkuat Penegakan Hukum untuk Selesaikan Isu Mafia Tanah

"Kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya tipikor, ya kan tindak pidana korupsi. Tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera," pungkasnya. (Pon)