Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Kepegawaian Negara akhirnya memutuskan jika 51 pegawai dinilai sudah tidak bisa bergabung dengan Komisi Antirasuah. KPK masih ogah memaparkan 51 orang yang akan dihentikan status sebagai pegawai pada 1 November 2021.
Rapat yang juga dihadiri Kementerian PAN RB serta Kementerian Hukum dan HAM, menyepakati dari 75 yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), hanya 24 pegawai yang akan dibina sebelum diangkat jadi PNS. Tetapi, pembinaan tersebut juga bukan tiket untuk tetap mengabdi di KPK. Sementara itu, 1.271 Pegawai KPK yang lolos TWK dilantik 1 Juni 2021.
Baca Juga:
51 Pegawai KPK Akan Dipecat, Kepala BKN Klaim tak Abaikan Arahan Jokowi
Badan Kepegawaian Negara (BKN) membantah jika mengabaikan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan pegawai KPK. BKN berdalih keputusan mengenai nasib pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN sudah sesuai dengan undang-undang.
"Tidak merugikan pegawai tidak berarti dia harus menjadi ASN. Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapat hak-haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan dan itu juga tidak akan langsung diberhentikan karena sebagai pegawai KPK mereka punya kontrak kerja, punya masa kerja, dan KPK masih boleh memiliki pegawai non ASN hingga 1 November sesuai dengan undang-undangnya," ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Jakarta, Selasa (25/5).
Ia menegaskan, penghentian status pegawai pada 51 orang, diklaimnya sudah sesuai dengan arahan Jokowi dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ini juga sudah mengikuti arahan Bapak Presiden bahwa ini tidak merugikan ASN dan dalam keputusan MK tidak merugikan ASN yaitu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena yang digunakan tidak hanya Undang-Undang KPK saja, tetapi ada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara," ujarnya.
Wakil Ketua KPK Ketua KPK Alexander Marwata berkilah, 51 orang yang tidak akan bergabung lagi dengan KPK, dinilai asesor dengan cap warna merah alias tidak memungkinkan dilakukan pembinaan.
"Ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang udah 'merah', dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," kata Alex.
Alex menegaskan, karena status pegawainya 51 orang tersebut, sampai 1 November 2021, mereka wajib tetap ngantor. Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan setiap hari dia harus melaporkan kepada atasan langsungnya.
"Jadi aspek pengawasannya yang diperketat jadi pegawai tetap masuk kantor bekerja seperti biasa tetapi dalam pelaksanaan tugas harian, dia harus menyampaikan atasan langsungnya," imbuh Marwata.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi.
Menurutnya, hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.
"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/05)
Presiden mengklaim sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.
"Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PANRB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi,” ujarnya. (Pon)
Baca Juga:
51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat
