Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berpendapat proses seleksi Dewan Pengawas KPK seharusnya dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk pihak eksternal eksekutif, bukan Presiden Jokowi.
"Jadi dia bisa menentukan semau-maunya karena tidak ada mekanisme untuk mengontrol itu, kecuali nanti di periode selanjutnya ada panitia seleksi. Tapi kalau panitia seleksi juga dibentuk presiden, ya sama saja," ujar pria yang biasa dipanggil BW ini, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).
Baca Juga:
Digadang Jadi Dewan Pengawas KPK, Antasari Azhar: Ilmu Saya Masih Kurang
Menurut dia, hal itu harus dipertimbangkan Jokowi karena akan menimbulkan potensi konflik kepentingan yang besar antara dewan pengawas dan pemerintah.
Anggota TGUPP Gubernur Anies ini juga menilai keputusan Jokowi memilih sendiri Dewan Pengawas KPK sebagai hal yang dapat melemahkan KPK.
Baca Juga:
Antasari Azhar Sulit Jadi Dewan Pengawas KPK Gara-Gara Hal Ini
"Tugasnya dia kan menarik nih, Dewan Pengawas ini. Dewan Pengawas itu dia punya kewenangan yang luar biasa dipilih secara sepihak oleh kekuasaan eksekutif, jadi dia bisa nanti mewakili kepentingannya si eksekutif kan," tutupnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengaku bakal segera menunjuk anggota Dewan Pengawas KPK.
Pelantikan anggota tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah Komisioner KPK periode 2019-2024 pada pertengahan Desember 2019. (Asp)
Baca Juga:Jokowi Masih Rahasiakan Seleksi Nama-Nama Dewan Pengawas KPK
