Digadang Jadi Dewan Pengawas KPK, Antasari Azhar: Ilmu Saya Masih Kurang

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 07 November 2019
Digadang Jadi Dewan Pengawas KPK, Antasari Azhar: Ilmu Saya Masih Kurang

Antasari Azhar. Foto: MP/Ismail

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar buka suara terkait isu yang menyebut dirinya akan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi posisi Dewan Pengawas lembaga antirasuah.

"Banyak sekali isu, saya tidak punya kapasitas sebagai Dewan Pengawas KPK, ilmu saya masih kurang," kata Antasari, kepada wartawan, Kamis (7/11).

Baca Juga:

Antasari Azhar Sebut Pimpinan KPK Cengeng seperti Anak Kecil

Antasari menjelaskan berdasarkan ketentuan di dalam UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK penunjukkan Dewan Pengawas KPK merupakan kewenangan Presiden. Menurut dia, sampai saat ini Presiden Jokowi belum pernah berkomunikasi dengan dirinya terkait posisi Dewan Pengawas KPK

"Wewenang presiden, saya tidak boleh mengarah-ngarahkan presiden. Apapun atau siapapun yang ditunjuk dihormati," imbuh sosok ek Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu.

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

Baca Juga:

Harapan KPK Terkait Sosok Dewan Pengawas

Lebih jauh, Antasari juga merasa ragu dirinya bakal dipilih karena bakal mendapat penolakan dari sejumlah pihak. "Kalau saya sulit, karena terlalu banyak resistensi, jika saya amati medsos," tutup mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan pihaknya masih melakukan penelusuran terkait lima nama yang akan ditunjuk sebagai Dewan Pangawas KPK. Jokowi akan mengumumkan Dewan Pengawas KPK bersamaan pelantikan komisioner KPK pada Desember 2019 mendatang.

"Nanti masih bulan Desember, masih digodok di tim internal. Nanti kalau sudah kita sampaikan," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (6/11).

Namun, Jokowi tak menjawab apakah Dewas KPK akan diisi Antasari Azhari yang belakangan digadang-gadang bakal mengisi posisi Dewas KPK. "Masih dalam penggodokan. Tetapi kita harapkan yang ada di sana memiliki integritas," kilah Kepala Negara. (Pon)

Baca Juga

Demokrat Desak Jokowi tak Tutup Telinga Dengar Jeritan WP KPK

#Antasari Azhar #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Terjaring OTT, Bupati Muara Enim Edison Bungkam saat Tiba di Gedung KPK
Bupati Muara Enim, Edison, memilih bungkam saat tiba di Gedung KPK pada Selasa (9/6).
Soffi Amira - 1 jam, 17 menit lalu
Terjaring OTT, Bupati Muara Enim Edison Bungkam saat Tiba di Gedung KPK
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison Tersangka Suap Proyek, OTT Jaring 10 Orang
KPK menetapkan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka kasus suap proyek di Sumatera Selatan.
Soffi Amira - 2 jam, 17 menit lalu
KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Edison Tersangka Suap Proyek, OTT Jaring 10 Orang
Indonesia
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Dua tersangka yang baru ditahan, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, diduga bersama Fuad Hasan Masyhur melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Indonesia
OTT Bupati Muara Enim, KPK Angkut 10 Orang di Jakarta dan Sumsel
Lima orang merupakan dari unsur pemkab, sisanya pihak swasta.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
OTT Bupati Muara Enim, KPK Angkut 10 Orang di Jakarta dan Sumsel
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT, Total 10 Orang Diamankan
KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam operasi tangkap tangan. Total 10 orang diamankan, terdiri dari unsur Pemkab Muara Enim dan pihak swasta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
KPK Tangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT, Total 10 Orang Diamankan
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Muara Enim
Ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
KPK Tangkap Bupati Muara Enim
Indonesia
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
KPK mengungkapkan bahwa penerimaan murid baru di sekolah masih diwarnai pungli. Temuan ini pun cukup miris.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Indonesia
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Kegiatan atau tugas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih bisa dijalankan oleh menteri.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Bagikan