Digadang Jadi Dewan Pengawas KPK, Antasari Azhar: Ilmu Saya Masih Kurang

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 07 November 2019
Digadang Jadi Dewan Pengawas KPK, Antasari Azhar: Ilmu Saya Masih Kurang

Antasari Azhar. Foto: MP/Ismail

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar buka suara terkait isu yang menyebut dirinya akan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi posisi Dewan Pengawas lembaga antirasuah.

"Banyak sekali isu, saya tidak punya kapasitas sebagai Dewan Pengawas KPK, ilmu saya masih kurang," kata Antasari, kepada wartawan, Kamis (7/11).

Baca Juga:

Antasari Azhar Sebut Pimpinan KPK Cengeng seperti Anak Kecil

Antasari menjelaskan berdasarkan ketentuan di dalam UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK penunjukkan Dewan Pengawas KPK merupakan kewenangan Presiden. Menurut dia, sampai saat ini Presiden Jokowi belum pernah berkomunikasi dengan dirinya terkait posisi Dewan Pengawas KPK

"Wewenang presiden, saya tidak boleh mengarah-ngarahkan presiden. Apapun atau siapapun yang ditunjuk dihormati," imbuh sosok ek Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu.

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

Baca Juga:

Harapan KPK Terkait Sosok Dewan Pengawas

Lebih jauh, Antasari juga merasa ragu dirinya bakal dipilih karena bakal mendapat penolakan dari sejumlah pihak. "Kalau saya sulit, karena terlalu banyak resistensi, jika saya amati medsos," tutup mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan pihaknya masih melakukan penelusuran terkait lima nama yang akan ditunjuk sebagai Dewan Pangawas KPK. Jokowi akan mengumumkan Dewan Pengawas KPK bersamaan pelantikan komisioner KPK pada Desember 2019 mendatang.

"Nanti masih bulan Desember, masih digodok di tim internal. Nanti kalau sudah kita sampaikan," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (6/11).

Namun, Jokowi tak menjawab apakah Dewas KPK akan diisi Antasari Azhari yang belakangan digadang-gadang bakal mengisi posisi Dewas KPK. "Masih dalam penggodokan. Tetapi kita harapkan yang ada di sana memiliki integritas," kilah Kepala Negara. (Pon)

Baca Juga

Demokrat Desak Jokowi tak Tutup Telinga Dengar Jeritan WP KPK

#Antasari Azhar #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Bagikan