Bus Zhongtong Kembali Beroperasi, Anies: Bukan Kewenangan Pemprov DKI

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 18 Oktober 2019
 Bus Zhongtong Kembali Beroperasi, Anies: Bukan Kewenangan Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembelian bus TransJakarta asal China merek Zhongtong saat ini bukan kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu terkait Bus Zhongtong yang kembali mengaspal di Jakarta.

Anies menegaskan Pemprov DKI kini sudah tidak lagi membeli bus. Pemprov DKI sekarang ini hanya membeli jasa.

Baca Juga:

Lulus di Kemenhub, Bus TransJakarta Zhongtong Layak Mengaspal di Ibu Kota

"Jasanya dibayar, kemudian Pemprov DKI Jakarta menentukan SPM, (Standar Pelayanan Minimal). Jadi selebihnya tanggung jawabnya dengan pengelola," kata Anies di Jakarta, Kamis (17/10).

Bus Zhongtong kembali mengaspal di Jakarta setelah sempat dikandangin Ahok
Petugas Transjakarta melakukan pengecekan bus Zhongtong di Depo PPD F Klender, Jakarta Timur, Rabu (16/10/2019). (ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras)

Anies menuturkan, pengadaan Zhongtong pasti ada kontraknya. Ia pun menyakini pengadaannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

"Pasti ada kontrak kerja samanya. Di dalam kontrak itu ada aturannya," jelas Anies.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan bahwa sistem kontra Bus Zhongtong memakai skema rupiah per kilometer. Nantinya, PT Transjakarta bakal mengeluarkan uang kepada operator sesuai dengan kilometer yang ditempuh masing-masing bus.

"Jadi kalau misalnya ternyata bus yang dia adakan tidak handal sehingga ia menerima risiko misalnya ada pengurangan tagihan, bus tidak operasi tidak dibayarkan rupiah-nya," ucap dia.

Baca Juga:

Transjakarta Zhong Tong Kembali Mengaspal, Anies: Bantu Atasi Penumpukan Penumpang

Menurut Syafrin, bila operator tak menyediakan armada yang baik, maka mereka akan mengalami kerugian karena tidak dibayar oleh pihak PT Transjakarta.

"Dishub hanya mengawasi SPM operator dan Transjakrta ini sesuai tidak dengan peraturan gubernur. Kalau tidak sesuai tentu kenakan denda, punishment-nya," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Pelanggan Meningkat, TransJakarta Operasikan 21 Unit Tambahan

#Bus Transjakarta #TransJakarta #Gubernur DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Minta Adhi Karya Bongkar Tiang Monorel di Jakarta, Batas Waktu Sebulan
Gubernur DKI Pramono Anung beri PT Adhi Karya waktu sebulan untuk bongkar tiang monorel mangkrak di Rasuna Said dan Asia Afrika. Jika tidak, DKI turun tangan Januari 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Gubernur Pramono Minta Adhi Karya Bongkar Tiang Monorel di Jakarta, Batas Waktu Sebulan
Indonesia
Gubernur DKI Tegaskan Tak Ada Penolakan RS terhadap Warga Baduy Korban Begal
Gubernur DKI Pramono Anung membantah isu rumah sakit di Cempaka Putih menolak warga Baduy korban begal. Ia sebut insiden itu hanya kesalahpahaman bahasa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Gubernur DKI Tegaskan Tak Ada Penolakan RS terhadap Warga Baduy Korban Begal
Berita
15 Golongan Warga DKI Jakarta Dapat Naik Transportasi Umum Gratis, Termasuk Karyawan Swasta Bergaji di Bawah Rp6,2 Juta
Pemprov DKI gratiskan transportasi umum bagi 15 golongan, termasuk karyawan swasta bergaji di bawah Rp6,2 juta dengan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).
ImanK - Kamis, 06 November 2025
15 Golongan Warga DKI Jakarta Dapat Naik Transportasi Umum Gratis, Termasuk Karyawan Swasta Bergaji di Bawah Rp6,2 Juta
Indonesia
Begini Cara Bikin KPJ dan KLG, Syarat Karyawan Swasta Gratis Naik MRT dan TransJakarta
Untuk mendapatkan akses transportasi gratis itu, karyawan swasta di Jakarta wajib memiliki Kartu Layanan Gratis (KLG). Pendaftaran KLG sendiri baru dapat diproses setelah memiliki KPJ.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Begini Cara Bikin KPJ dan KLG, Syarat Karyawan Swasta Gratis Naik MRT dan TransJakarta
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
Pramono Anung Simpan Rapat-Rapat Rahasia Kenaikan Tarif Transjakarta, Masyarakat Diminta Sabar Menunggu
Ia juga mendesak perbaikan sistem tapping yang sering error, seraya memastikan 15 golongan masyarakat tetap gratis.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Pramono Anung Simpan Rapat-Rapat Rahasia Kenaikan Tarif Transjakarta, Masyarakat Diminta Sabar Menunggu
Indonesia
Karyawan Swasta Jakarta Kini Bisa Gratis Naik MRT-LRT-TransJakarta, Catat Syaratnya!
Syaratnya, pekerja swasta yang dimaksud adalah pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dengan standar penghasilan maksimal 1,15 kali Upah Minimum Provinsi (UMP).
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Karyawan Swasta Jakarta Kini Bisa Gratis Naik MRT-LRT-TransJakarta, Catat Syaratnya!
Indonesia
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Namun, besaran penurunan anggaran belum bisa dipastikan.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Indonesia
DPRD Jakarta Ngaku Belum Diajak Ngomong Soal Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Jakarta terdampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TK) yang mencakup dana bagi hasil (DBH) hingga Rp 15 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
DPRD Jakarta Ngaku Belum Diajak Ngomong Soal Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Indonesia
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
DKI Jakarta kini menempatkan Transjakarta sebagai tulang punggung mobilitas warga sekaligus model integrasi nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
Bagikan