Andika Pratama
MerahPutih.com - Sebanyak 2.040 personel Gabungan TNI dan Polro diterjunkan mengamankan aksi demo buruh yang melakukan aksi di depan Istana Negara. Mereka ditempatkan di beberapa titik seperti Istana, Bunderan HI, Patung Kuda, Dukuh Atas, Harmoni dan Veteran.
Aksi ini disebut bakal berlangsung sampai jam 13.00. Sementara ratusan aparat polisi telah siaga di lokasi. Polisi memasang kawat barrier di Jl Medan Merdeka Barat.
Baca Juga
Satu unit baracuda dan dua unit water cannon juga tampak disiagakan. Sementara ratusan personel polisi membuat barikade di depan kawat barrier.
Selain itu, arus lalu lintas di Jl Medan Merdeka dari arah HI ke Harmoni tampak ramai lancar. Sedangkan di arah sebaliknya, kendaraan dari arah Harmoni ke HI dialihkan.
Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto, massa yang beraksi berasal dari kawasan Jabodetabek.
"Mereka ada dua ribu ya massanya. Dari buruh DKI, Banten dam Bandung," jelas Heru kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (30/1).
Baca Juga
Serikat Pekerja Nasional Curiga Demo Buruh Omnibus Law Ditunggangi
Heru mengatakan, tuntutan massa yakni soal kebijakan Omnibus Law.
"Dia menolak itu. Padahal beberapa kali sudah diajak komunikasi itu. Mereka akan membacakan hasil pertemuan itu," jelas Heru Novianto.
Heru mengatakan, ada penutupan arus di seputaran Jalan Medan Merdeka Barat karena massa yang beraksi menutup sebagian jalan.
"Merdeka Barat kami tutup. Kalau kami tutup di Bunderan Patung Kuda lebih parah. Makanya kami tutup di Medan Merdeka. Kemudian Medan Merdeka Barat kami bukan sebagian,"jelas Heru.
Sementara itu, Dandim 0501/JP BS Kolonel (Inf) Wahyu Yudhayana mengatakan, ada 500 personel TNI yang turun langsung mengamankan aksi.
"Mereka gabungan dari Kodam Jaya," kata Wahyu.
Baca Juga
Buruh Tolak Omnibus Law Geruduk DPR, Polisi Jamin tak Ada Pengalihan Arus
Ada empa mobil komando yang dibawa massa. Massa meneriakkan yel-yel dan memutar lagu lewat pengeras suara di mobil komando. Salah satunya menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
"Tolak Omnibus Law Lapangan Kerja' dan 'Tolak Omnibus Law-RUU Perbudakan Romusa Baru-Perbudakan Berkedok Investasi-Hapus Sertifikasi Halal', demikian tulisan pada spanduk massa.
Mereka menilai, kebijakan Omnibus Law mempersulit tenaga kerja mendapatkan penghasilan. Mengingat peraturan ini diklaim lebih mengutamakan pengusaha. (Knu)
