Buruh Batalkan Diri Demo ke Istana, Ada Apa?

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 02 Oktober 2019
Buruh Batalkan Diri Demo ke Istana, Ada Apa?

Unjuk rasa buruh berjalan tertib di sekitar Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019). (Foto: ANTARA/Afut Syafril)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Massa buruh di kawasan DPR memastikan tak akan berdemo Istana Negara. Mereka pun langsung membubarkan diri dan pulang ke wilayah masing-masing.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya tidak jadi demo ke Istana karena menjaga kondusifitas.

Baca Juga:

Massa Buruh Sebut Kebijakan Presiden Jokowi Tidak Pro-Buruh

"Karena kami menjaga kondusifitas ya biar suasana tenang damai, enggak menambah beban rakyat ya. Bagi kami adalah rakyat, bukan elite. Rakyat adalah segala-galanya. Aksi tetap punya koridor di dalam negara kita secara konstitusi," kata Said Iqbal kepada wartawan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (2/10).

Aparat keamanan mengawal ribuan buruh dalam menyampaikan aspirasinya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu. (ANTARA/Rangga)
Aparat keamanan mengawal ribuan buruh dalam menyampaikan aspirasinya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu. (ANTARA/Rangga)

Said Iqbal mengatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi bila tuntutan tidak dipenuhi. Salah satunya menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Bilamana khususnya revisi UU Ketenegakerjaan No 13 Tahun 2003 tetap akan direvisi, maka akan ada aksi lanjutan terus menerus. Tapi kami juga akan mengedepankan lobi, yaitu bertemu dengan Bapak Presiden RI, dan kami melihat ada respons positif," ujarnya.

Baca Juga:

Tagih Janji DPR yang Baru, Kaum Buruh: Jangan Bikin Sengsara Rakyat

Tiga tuntutan buruh tersebut yaitu menolak Revisi UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Kedua, menolak kenaikan iuran BPJS. Ketiga, meminta Presiden Jokowi merevisi PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

Said Iqbal bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9) kemarin. Dalam kesempatan itu, dia menanyakan ke Jokowi apakah pemerintah sudah ada draf revisi UU Ketenagakerjaan.

Aksi massa kaum buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) di sekitar pintu depan gerbang Gedung DPR/MPR RI di Jakarta, Rabu (2/10/2019). ANTARA/Katriana
Aksi massa kaum buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) di sekitar pintu depan gerbang Gedung DPR/MPR RI di Jakarta, Rabu (2/10/2019). (Foto: ANTARA/Katriana)

Menurut Said Iqbal, Jokowi merespons positif tuntutan buruh itu. Kepada Said Iqbal, Jokowi mengatakan akan melibatkan semua pihak termasuk buruh jika akan melakukan revisi.

"PP nomor 78 akan direvisi dalam waktu beberapa minggu ke depan dengan membentuk tim bersama dari pengusaha, kaum buruh, dan pemerintah. Sedangkan iuran BPJS khususnya kelas 3, Bapak Presiden mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk tidak dinaikkan karena itu akan memberatkan masyarakat," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Dikepung Buruh, Istana Ungkit Jokowi Sudah Panggil Said Iqbal dan Andi Gani

#Istana Negara #Demo Buruh
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Temui Ormas Islam di Istana, Bahas Geopolitik hingga Board of Peace
Presiden Prabowo Subianto bertemu Ormas Islam di Istana. Sejumlah isu dibahas, termasuk geopolitik global dan Board of Peace bentukan AS.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
Prabowo Temui Ormas Islam di Istana, Bahas Geopolitik hingga Board of Peace
Berita Foto
Momen Presiden Prabowo Subianto Melantik Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Negara
Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyaksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat pelantikan Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 28 Januari 2026
Momen Presiden Prabowo Subianto Melantik Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Negara
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh menggelar aksi demo menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026. KSPI menilai upah Rp 5,73 juta terlalu kecil dan tidak sesuai biaya hidup ibu kota.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Indonesia
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Ratusan buruh akan menggelar aksi serentak di Jakarta pada Kamis (15/1). Sejumlah tuntutan bakal dilayangkan, termasuk revisi UMP DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Indonesia
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Penetapan UMP Jakarta 2026 mendapat penolakan. Para buruh siap mengambil jalur hukum untuk menolak kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
UMP Jakarta 2026 dinilai terlalu kecil. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, bahwa gaji di Sudirman lebih kecil dibanding Karawang.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
Indonesia
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Demo buruh tolak UMP Jakarta 2026 akan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/12). Polisi mengatakan, tidak ada penutupan jalan.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Bagikan