Buruh Batalkan Diri Demo ke Istana, Ada Apa?

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 02 Oktober 2019
Buruh Batalkan Diri Demo ke Istana, Ada Apa?

Unjuk rasa buruh berjalan tertib di sekitar Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019). (Foto: ANTARA/Afut Syafril)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Massa buruh di kawasan DPR memastikan tak akan berdemo Istana Negara. Mereka pun langsung membubarkan diri dan pulang ke wilayah masing-masing.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya tidak jadi demo ke Istana karena menjaga kondusifitas.

Baca Juga:

Massa Buruh Sebut Kebijakan Presiden Jokowi Tidak Pro-Buruh

"Karena kami menjaga kondusifitas ya biar suasana tenang damai, enggak menambah beban rakyat ya. Bagi kami adalah rakyat, bukan elite. Rakyat adalah segala-galanya. Aksi tetap punya koridor di dalam negara kita secara konstitusi," kata Said Iqbal kepada wartawan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (2/10).

Aparat keamanan mengawal ribuan buruh dalam menyampaikan aspirasinya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu. (ANTARA/Rangga)
Aparat keamanan mengawal ribuan buruh dalam menyampaikan aspirasinya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu. (ANTARA/Rangga)

Said Iqbal mengatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi bila tuntutan tidak dipenuhi. Salah satunya menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Bilamana khususnya revisi UU Ketenegakerjaan No 13 Tahun 2003 tetap akan direvisi, maka akan ada aksi lanjutan terus menerus. Tapi kami juga akan mengedepankan lobi, yaitu bertemu dengan Bapak Presiden RI, dan kami melihat ada respons positif," ujarnya.

Baca Juga:

Tagih Janji DPR yang Baru, Kaum Buruh: Jangan Bikin Sengsara Rakyat

Tiga tuntutan buruh tersebut yaitu menolak Revisi UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Kedua, menolak kenaikan iuran BPJS. Ketiga, meminta Presiden Jokowi merevisi PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

Said Iqbal bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9) kemarin. Dalam kesempatan itu, dia menanyakan ke Jokowi apakah pemerintah sudah ada draf revisi UU Ketenagakerjaan.

Aksi massa kaum buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) di sekitar pintu depan gerbang Gedung DPR/MPR RI di Jakarta, Rabu (2/10/2019). ANTARA/Katriana
Aksi massa kaum buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) di sekitar pintu depan gerbang Gedung DPR/MPR RI di Jakarta, Rabu (2/10/2019). (Foto: ANTARA/Katriana)

Menurut Said Iqbal, Jokowi merespons positif tuntutan buruh itu. Kepada Said Iqbal, Jokowi mengatakan akan melibatkan semua pihak termasuk buruh jika akan melakukan revisi.

"PP nomor 78 akan direvisi dalam waktu beberapa minggu ke depan dengan membentuk tim bersama dari pengusaha, kaum buruh, dan pemerintah. Sedangkan iuran BPJS khususnya kelas 3, Bapak Presiden mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk tidak dinaikkan karena itu akan memberatkan masyarakat," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Dikepung Buruh, Istana Ungkit Jokowi Sudah Panggil Said Iqbal dan Andi Gani

#Istana Negara #Demo Buruh
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
KSPI dan Partai Buruh menunda aksi 24 November karena pemerintah belum mengumumkan kenaikan upah minimum 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
Indonesia
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional terkait demo buruh menolak kenaikan upah minimum 2026 di sekitar Istana Merdeka dan Gedung DPR RI, Senin (24/11).
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Indonesia
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
KSPI dan Partai Buruh memprotes kenaikan upah minimum 2026 yang disebut hanya naik rata-rata Rp 90 ribu per bulan. Aksi digelar di Jakarta hingga daerah lain.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
Indonesia
Kawasan Monas Macet Total, Buruh Tuntut UMP Naik Jadi Rp 6 Juta di Balai Kota
Massa buruh datang menuntut Gubernur Pramono Anung menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dari Rp 5.396.761 2025 menjadi Rp 6 juta pada 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Kawasan Monas Macet Total, Buruh Tuntut UMP Naik Jadi Rp 6 Juta di Balai Kota
Indonesia
Hampir 2.000 Porsonel Kawal Demo di Monas, Orator Buruh Ingat-Ingat Pesan Kapolres!
Hampir 2.000 personel di lapangan itu tidak dibekali senjata api demi menjaga suasana aman dan nyaman.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Hampir 2.000 Porsonel Kawal Demo di Monas, Orator Buruh Ingat-Ingat Pesan Kapolres!
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
Aksi Buruh di DPR Dilarang Bakar Ban, Warga Diimbau Menghindar Cari Jalur Alternatif
Aksi hari ini di depan Gedung DPR digelar kelompok buruh Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Aksi Buruh di DPR Dilarang Bakar Ban, Warga Diimbau Menghindar Cari Jalur Alternatif
Indonesia
Kasus Pencabutan ID Liputan Istana, DPR Tegaskan Kualitas Demokrasi Dipertaruhkan Saat Akses Jurnalis Dihalangi
Semua pejabat publik tetap perlu kritik untuk perbaikan dan pertanggungjawaban program
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
Kasus Pencabutan ID Liputan Istana, DPR Tegaskan Kualitas Demokrasi Dipertaruhkan Saat Akses Jurnalis Dihalangi
Indonesia
Komjen Wahyu Hadiningrat Dianggap Layak Gantikan Jenderal Listyo Sigit, Forkabi: Dia Punya Integritas
Komjen Wahyu Hadiningrat dinilai layak gantikan Jenderal Listyo Sigit. Hal itu diungkapkan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
Komjen Wahyu Hadiningrat Dianggap Layak Gantikan Jenderal Listyo Sigit, Forkabi: Dia Punya Integritas
Bagikan