Bupati HST: Aku Pengusaha, Beli Mobil Segitu Enggak Terlalu Susah Lah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 03 April 2018
Bupati HST: Aku Pengusaha, Beli Mobil Segitu Enggak Terlalu Susah Lah

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif rampung menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Latif diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Usai diperiksa, Latif membantah semua kendaraan mewah yang disita lembaga antirasuah merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Menurut dia, sebagai pengusaha membeli sederet kendaraan mewah bukan hal yang sulit.

"Aku pengusaha, kontraktor. Kalau untuk beli mobil segitu enggak terlalu susah lah," kata Latif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/4).

Tak hanya itu, Latif juga membantah pembelian 23 unit mobil dan 8 unit motor yang disita KPK itu berasal dari fee izin usaha pertambangan. Menurut dia, sederet kendaraan mewah tersebut hasil jerih payah dirinya selaku pengusaha.

"Kalau aku menjabat dari 2016, kalau pembelian sebelum tahun 2016 ya logikanya sepeti apa," ujarnya.

Abdul Latif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/4). (MP/Ponco Sulaksono)
Abdul Latif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/4). (MP/Ponco Sulaksono)

"Aku bupati yang menolak tambang, jadi enggak ada perizinan, enggak ada tambang batubara, enggak ada sawit di tempat aku. Jadi kita tidak bicara tambang, tidak bicara perizinan," kata Latif menambahkan.

Kendati demikian, Latif mengaku pasrah jika seluruh aset miliknya dijual KPK untuk mengganti kerugian uang negara.

"Biarlah KPK dulu melakukan penyelidikan, kalau memang itu hak aku pastilah akan dikembalikan," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Latif diduga telah menerima fee dari sejumlah proyek selama menjabat sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah.

Selama menjabat sebagai Bupati, Latif diduga telah membelanjakan penerimaan gratifikasi tersebut menjadi aset-aset mahal. Diantaranya mobil dan motor baik diatasnamakan dirinya, keluarganya maupun pihak lain.

Sementara terkait TPPU, Latif disangka melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KPK sebelumnya juga telah menetapkan Latif sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

KPK pun telah menyita 23 unit mobil dan 8 unit motor milik Latif. Diduga seluruh kendaraan yang disita tersebut berkaitan dengan sejumlah kasus yang menjerat Latif sebagai tersangka.

Beberapa mobil mewah yang disita dari Latif yakni BMW 640i Cpupe warna putih metalik, Toyota Vellfire ZG 2.5 A/T warna putih, Lexus Type 570 4x4 AT warna putih, Jeep Robicon model COD 4DOOR warna putih, Jeep Robicon Brute 3.6 AT warna putih, Cadilac Escalade 6.2 L warna putih, Hummer/H3 jenis Jeep warna putih.

Kemudian 3 unit Toyota Hiace, Toyota Fortuner, 8 unit Daihatsu Grand Max, dan 2 unit Toyota Calya warna putih. Sedangkan, 8 unit motor yang disita di antaranya BMW Motorrad, Ducati, Husberg TE 300, KTM 500 EXT dan empat unit Harley Davidson. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Kasus Bakamla, KPK Garap Karyawan PT Dunia Hobi Untuk Tersangka Fayakhun

#Komisi Pemberantasan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Indonesia
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Hengki ini bertugas di Kemenkumham yang ditempatkan di rutan KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Februari 2024
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Indonesia
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Reyna ditahan terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012.
Frengky Aruan - Kamis, 25 Januari 2024
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Indonesia
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Pemeriksaan Eks Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu akan dilakukan di Lapas Kelas 1 Tangerang.
Andika Pratama - Senin, 18 Desember 2023
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Bagikan