Buntut Demo di Depan Gedung DPR/MPR, Transjakarta Alihkan Rute dan Hentikan Layanan di Beberapa Koridor Utama

Ilustrasi: Bus Listrik TransJakarta. (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengalihkan dan menghentikan sementara beberapa rute akibat penutupan Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR. Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap unjuk rasa yang berlangsung pada Senin (25/8).
Beberapa koridor yang mengalami pengalihan rute adalah Koridor 9, 1W, 3F, 9A, 10H, T31, dan S61. Saat ini, bus dari arah Pluit tidak berhenti di Halte Gerbang Pemuda dan Halte Petamburan. Pihak Transjakarta menyatakan bahwa kebijakan ini bersifat situasional.
Baca juga:
Jalan Gatot Subroto Depan Gedung DPR Ditutup Imbas Demo 25 Agustus
"menyesuaikan kondisi di lapangan," ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani.
Selain itu, rute 8N (Kebayoran-Petamburan via Asia Afrika) mengalami perpendekan jalur, di mana bus dari arah Petamburan tidak melayani titik pemberhentian di area DPR/MPR/DPD RI hingga RS TNI AL Mintoharjo.
Sementara itu, rute 1B (Tosari-Stasiun Palmerah) dan 1F (Bundaran Senayan-Stasiun Palmerah) untuk sementara tidak beroperasi.
Baca juga:
Apakah Hari Ini Ada Demo di Jakarta? Ini Fakta dan Daftar Tuntutannya
Untuk memastikan kelancaran lalu lintas, Kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto. Kendaraan yang mengarah ke Grogol atau Slipi dialihkan menuju Jalan Gerbang Pemuda.
Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi

1.722 Polisi Tanpa Senjata Kawal Aksi Bela Palestina, Massa Diminta Jaga Barang Biar Enggak Kecopetan

Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil

DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses

Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian

Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas

DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan

Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal

Wacana Pemprov DKI Jakarta Kaji Kenaikan Tarif TransJakarta Pasca DBH Dipotong

Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
