Buntut Demo di Depan Gedung DPR/MPR, Transjakarta Alihkan Rute dan Hentikan Layanan di Beberapa Koridor Utama

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Buntut Demo di Depan Gedung DPR/MPR, Transjakarta Alihkan Rute dan Hentikan Layanan di Beberapa Koridor Utama

Ilustrasi: Bus Listrik TransJakarta. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengalihkan dan menghentikan sementara beberapa rute akibat penutupan Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR. Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap unjuk rasa yang berlangsung pada Senin (25/8).

Beberapa koridor yang mengalami pengalihan rute adalah Koridor 9, 1W, 3F, 9A, 10H, T31, dan S61. Saat ini, bus dari arah Pluit tidak berhenti di Halte Gerbang Pemuda dan Halte Petamburan. Pihak Transjakarta menyatakan bahwa kebijakan ini bersifat situasional.

Baca juga:

Jalan Gatot Subroto Depan Gedung DPR Ditutup Imbas Demo 25 Agustus

"menyesuaikan kondisi di lapangan," ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani.

Selain itu, rute 8N (Kebayoran-Petamburan via Asia Afrika) mengalami perpendekan jalur, di mana bus dari arah Petamburan tidak melayani titik pemberhentian di area DPR/MPR/DPD RI hingga RS TNI AL Mintoharjo.

Sementara itu, rute 1B (Tosari-Stasiun Palmerah) dan 1F (Bundaran Senayan-Stasiun Palmerah) untuk sementara tidak beroperasi.

Baca juga:

Apakah Hari Ini Ada Demo di Jakarta? Ini Fakta dan Daftar Tuntutannya

Untuk memastikan kelancaran lalu lintas, Kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto. Kendaraan yang mengarah ke Grogol atau Slipi dialihkan menuju Jalan Gerbang Pemuda.

Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut.

#TransJakarta #Bus Transjakarta #DPR #DPR RI #Pendemo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi
Huda mengkritisi kerumitan dalam mekanisme pembiayaan dan kesulitan akses masyarakat terhadap program ini
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 49 menit lalu
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi
Indonesia
1.722 Polisi Tanpa Senjata Kawal Aksi Bela Palestina, Massa Diminta Jaga Barang Biar Enggak Kecopetan
Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Oktober 2025
1.722 Polisi Tanpa Senjata Kawal Aksi Bela Palestina, Massa Diminta Jaga Barang Biar Enggak Kecopetan
Indonesia
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Mengingatkan agar penggunaan anggaran yang besar itu benar-benar diarahkan secara efektif dan berorientasi hasil.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Oktober 2025
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Indonesia
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana reses. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Indonesia
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Penaikan tersebut bukan untuk pribadi anggota dewan, melainkan untuk membiayai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di dapil.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Indonesia
Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas
Presiden RI, Prabowo Subianto, melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. DPR menilai, hal itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas
Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Indonesia
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Musibah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 11 Oktober 2025
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Berita Foto
Wacana Pemprov DKI Jakarta Kaji Kenaikan Tarif TransJakarta Pasca DBH Dipotong
Bus Transjakarta melintasi jalur busway Jalan Sudirman-Thamrin, Kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Jum'at (10/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 10 Oktober 2025
Wacana Pemprov DKI Jakarta Kaji Kenaikan Tarif TransJakarta Pasca DBH Dipotong
Indonesia
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Rencana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Bagikan