BUMN Pengelola Borobudur Ajukan 3 Skema Warga Yang Berhak Menaiki Candi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 11 Juni 2022
BUMN Pengelola Borobudur Ajukan 3 Skema Warga Yang Berhak Menaiki Candi

Candi Borobudur. (Foto: TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana kenaikan tiket masuk Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (TWC) terus dikaji pengelola kawasan tersebut. Terutama yang saat ini menjadi polemik harga tiket masuk Rp 750 ribu buat menikmati dan naik puncak Candi Borobudur.

Perseroan Terbatas Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (TWC) mengusulkan kepada pemerintah tiga kategori pengunjung yang bisa mendapatkan akses naik bangunan Candi Borobudur tanpa ada pungutan biaya alias gratis.

Baca Juga:

Ganjar: Rencana Kenaikan Tiket Candi Borobudur Ditunda

"Pertama, kegiatan kenegaraan. Kegiatan kenegaraan masih diizinkan karena kita sama-sama tahu bahwa Candi Borobudur jadi kebanggaan bangsa," kata Direktur Utama PT TWC Edy Setijono di Yogyakarta, Jumat (11/6).

Berikutnya, akses kedua adalah bagi pemimpin upacara keagamaan yang selaras dengan kesepakatan bersama antarmenteri terkait dengan kegiatan keagamaan di Candi Borobudur.

"Memberikan ruang (naik Candi Borobudur) kepada pemimpin upacara keagamaan, bukan pesertanya karena spirit konservasi tadi," kata dia.

Kategori ketiga, adalah siapa saja warga negara Indonesia (WNI) yang memperoleh izin atau rekomendasi dari otoritas yang akan ditentukan pemerintah. Mengenai kriteria seperti apa saja pengunjung yang mendapatkan rekomendasi, menurut dia, nantinya akan ditentukan oleh otoritas tersebut.

Ia memaparkan, bagi pengunjung yang tidak masuk dalam tiga kategori tersebut, kata dia, tetap boleh naik Candi Borobudur asalkan bersedia dikenai tarif tiket yang tinggi meski besarannya hingga kini masih dikaji.

"Bagi yang tidak termasuk tiga kategori itu, harus mau di-treatment khusus. Treatmen-nya adalah dengan tarif. Misalnya, orang yang hanya ingin melihat-lihat saja," ujarnya.

Menurut Edy, gagasan penerapan tarif tiket yang tinggi terhadap kelompok pengunjung di luar tiga kategori itu sama sekali tidak berkaitan dengan komersialisasi.

Usulan kebijakan itu, kata dia, semata-mata untuk membatasi pengunjung yang naik Candi Borobudur demi kepentingan konservasi atau pelestarian bangunan fisik candi.

"Kalau merasa berat karena membayar mahal, ya, tidak usah naik Candi Borobudur. Mereka cukup menikmati dari pelataran saja, 'kan masih bisa melihat dari pelataran," ucapnya.

Ia menegaskan, pemetaan kategori pengunjung tersebut untuk menentukan siapa saja yang bakal mengisi kuota pengunjung Candi Borobudur yang setiap harinya dibatasi maksimal 1.200 orang per hari.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pemberlakuan kenaikan harga tiket Candi Borobudur ditunda selama satu tahun sambil menunggu evaluasi terkait pengelolaan Candi Borobudur sedang dilakukan saat ini.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menunda kenaikan harga tiket naik ke area stupa di Candi Borobudur itu merupakan langkah yang bijaksana.

"Intinya Pak Luhut waktu ke rumah menyampaikan ke saya 'udahlah Pak Ganjar ini kita postponed dulu biar dibicarakan oleh TWC sama balai dulu', saya kira itu bijaksana," kata Ganjar dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

LaNyalla: Tarif Baru Candi Borobudur Beratkan Umat Budha

#Breaking #Pemulihan Ekonomi #Candi Borobudur #BUMN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Indonesia
Bengkel Kebakaran, TransJakarta Koridor 13 Mampang-Ciledug Cuma Sampai Halte JORR Petukangan
Gangguan layanan kembali terjadi di rute Bus Transjakarta Koridor 13 akibat adanya kebakaran bengkel di depan RS Murni Teguh, Ciledug, Tangerang.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Bengkel Kebakaran, TransJakarta Koridor 13 Mampang-Ciledug Cuma Sampai Halte JORR Petukangan
Bagikan