Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah akan mengatur pajak sepeda seiring dengan meningkatnya penjualan serta penggunaan sepeda pada masa normal baru. Animo masyarakat yang tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda.
Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menegaskan, pihaknya saat ini hanya sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda bukan menarik pungutan pajak.
“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta," katanya.
Baca Juga:
BNI Syariah Mulai Layani KPR Subsidi
Ia menyampaikan bahwa regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda. Beberapa aturan yang bakal ada diantaranya mengatur hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda.
Adita menyampaikan, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor sehingga pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para pesepeda ini di wilayahnya masing-masing,” katanya.
Baca Juga:
Imbas Corona, Sektor Pariwisata DIY Rugi Rp80 Miliar
